New Policy: Kemenkes Percepat Akses Obat Melalui Evaluasi Teknologi Mandiri

Kemenkes Percepat Akses Obat Melalui Evaluasi Teknologi Mandiri

New Policy – Jakarta, 14 Juli 2026 – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan mekanisme Penilaian Teknologi Kesehatan Mandiri (PTK Mandiri) sebagai upaya mempercepat ketersediaan obat, alat medis, dan teknologi kesehatan inovatif bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan New Policy terbaru yang bertujuan memperkuat sistem pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, industri farmasi, organisasi profesional, rumah sakit, serta kelompok pasien. Mekanisme ini memungkinkan stakeholder untuk mengajukan penilaian teknologi secara mandiri, dengan melampirkan bukti-bukti ilmiah yang mendukung keefektifan dan keamanan teknologi tersebut. Dengan New Policy ini, proses evaluasi diharapkan lebih cepat dan efisien, sekaligus memastikan bahwa keputusan akhir tetap berlandaskan data yang valid.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Evaluasi Teknologi

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Asnawi Abdullah, menegaskan bahwa New Policy ini tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kami ingin memastikan bahwa setiap teknologi kesehatan yang masuk ke sistem pelayanan publik melalui New Policy ini memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta prosesnya dapat dipantau oleh semua pihak,” jelasnya dalam acara sosialisasi kebijakan PTK Mandiri yang berlangsung di Jakarta. Asnawi menekankan bahwa kehati-hatian dalam pengadopsian teknologi tetap diutamakan, meskipun prosesnya lebih cepat.

“Teknologi penting, namun kebijaksanaan dalam memilih, mengadopsi, dan mengalokasikan dana harus didasari bukti ilmiah nasional. Prosesnya juga harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Asnawi. Ia menambahkan bahwa PTK Mandiri dirancang agar tidak mengurangi kualitas hasil penilaian, tetapi justru meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan untuk masyarakat.

Percepatan Inovasi Tanpa Mengorbankan Kualitas

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, L. Rizka Andalusia, mengungkapkan bahwa New Policy ini bertujuan mendorong inovasi dalam bidang kesehatan sekaligus memastikan bahwa teknologi yang diadopsi tetap memenuhi standar kualitas. “Percepatan dalam menilai teknologi kesehatan tidak boleh mengorbankan independensi evaluasi atau akurasi hasil, karena seluruh proses tetap diarahkan untuk masyarakat,” ujarnya. Rizka menjelaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan teknologi yang belum tentu mendapat pengakuan internasional tetap dinilai berdasarkan bukti lokal, sehingga mempercepat akses bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Peningkatan efisiensi dalam menilai teknologi kesehatan tidak boleh mengorbankan standar kualitas. Semua pihak terlibat memastikan hasil penilaian tetap akurat dan menjunjung transparansi,” kata Rizka. Ia menyoroti bahwa New Policy ini mengintegrasikan sistem evaluasi yang lebih fleksibel, namun tetap berlandaskan kriteria nasional yang ketat.

Proses Evaluasi dalam New Policy Kemenkes

Mekanisme PTK Mandiri dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari pengajuan oleh stakeholder, analisis data, dan penilaian oleh tim ahli yang terdiri dari dokter, ilmuwan, dan profesional kesehatan. Proses ini dirancang agar bisa menyelesaikan evaluasi dalam waktu lebih singkat dibandingkan sistem tradisional, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta. “Kami memperkenalkan sistem yang memungkinkan penilaian teknologi mandiri, namun tetap terintegrasi dengan sistem pengawasan nasional untuk meminimalkan risiko kesalahan,” kata Lupi Trilaksono, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK. Ia menjelaskan bahwa New Policy ini memberikan ruang bagi teknologi baru untuk diuji coba secara lebih cepat, terutama dalam situasi darurat kesehatan atau kebutuhan yang mendesak.

Langkah ini juga bertujuan mengurangi beban birokrasi dalam penilaian teknologi, sehingga teknologi yang layak bisa segera digunakan untuk masyarakat. Selain itu, New Policy ini mencakup pelatihan bagi tim evaluasi agar mampu mengaplikasikan metode yang lebih modern, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempercepat analisis data. Lupi menyatakan bahwa PTK Mandiri tidak menggantikan proses evaluasi biasa, tetapi memperkuat sistem dengan jalur yang lebih cepat, sambil tetap menjaga konsistensi dalam standar kualitas.

Manfaat New Policy untuk Masyarakat

Dengan New Policy ini, masyarakat bisa lebih cepat mengakses teknologi kesehatan yang terbukti manfaatnya, terutama untuk penyakit yang memerlukan pengobatan segera. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan farmasi dan produsen alat medis untuk menawarkan inovasi mereka tanpa harus menunggu proses yang panjang. “Seluruh stakeholder diharapkan aktif dalam sistem ini, karena keberhasilan New Policy bergantung pada kolaborasi yang solid,” ujar Asnawi. Ia menambahkan bahwa transparansi dalam proses evaluasi akan membangun kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil.

PTK Mandiri juga diharapkan mendorong pengembangan teknologi kesehatan lokal yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Dengan New Policy ini, teknologi yang diadopsi tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga bisa dihasilkan oleh para peneliti dan pengusaha dalam negeri,” jelas Rizka. Manfaat lain yang diharapkan adalah penghematan waktu dan biaya dalam menilai teknologi, sehingga lebih banyak dana bisa dialokasikan untuk pengadaan obat dan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Konteks dan Tantangan Implementasi

Kebijakan PTK Mandiri muncul sebagai respons terhadap tantangan dalam sistem kesehatan nasional, di mana proses evaluasi teknologi sering kali memakan waktu lama. Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenkes telah mengevaluasi berbagai teknologi kesehatan, termasuk pengobatan baru, alat diagnosis, dan sistem manajemen penyakit. New Policy ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi atau wabah yang memerlukan kebijakan kecepatan.

Tantangan utama dalam implementasi New Policy ini adalah memastikan bahwa semua stakeholder memahami prosedur dan standar yang berlaku. Kemenkes telah menyediakan panduan lengkap serta pelatihan untuk memudahkan partisipasi dari berbagai pihak. Selain itu, ada risiko bahwa kecepatan proses evaluasi bisa mengurangi ketelitian, sehingga perlunya pengawasan ketat dan penggunaan teknologi yang tepat untuk meminimalkan kesalahan. Lupi Trilaksono menyatakan bahwa New Policy ini akan diujicobakan terlebih dahulu, sebelum diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia.