DPR: Ruang Digital Anak Harus Aman dan Sehat
DPR - Komisi I DPR RI melalui Nurul Arifin secara aktif mendorong penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi
PP TUNAS: Langkah Konkret Wujudkan Lingkungan Digital Sehat untuk Anak
Tajukpublik.com – DPR – Komisi I DPR RI melalui Nurul Arifin secara aktif mendorong penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini mengatur tata kelola sistem elektronik khusus untuk melindungi anak-anak Indonesia. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan ekosistem online yang aman, sehat, dan ramah bagi generasi muda.
Peningkatan drastis penggunaan internet di kalangan anak-anak Indonesia menuntut adanya regulasi yang memadai. Berbagai ancaman di dunia digital perlu diantisipasi, mulai dari perundungan siber hingga kecanduan media sosial. Selain itu, paparan konten negatif, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi juga menjadi perhatian serius.
Webinar Literasi Digital di Tangerang Selatan
Kegiatan ini berlangsung dalam webinar bertema “PP TUNAS: Ruang Digital Anak Aman dan Sehat”. Acara diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Komisi I DPR RI. Lokasi penyelenggaraan berada di DiGi Studio, Tangerang Selatan, pada Kamis, 25 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul Arifin menyampaikan pesan penting mengenai peran teknologi bagi anak-anak.
“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang tumbuh di tengah era digital. Tugas kita bukan menjauhkan mereka dari teknologi, tetapi memastikan teknologi menjadi ruang yang aman untuk belajar, berkreasi, dan berkembang,” kata Nurul.
Menurutnya, PP TUNAS tidak dimaksudkan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi. Sebaliknya, regulasi ini memastikan anak memanfaatkan ruang digital sesuai tingkat kesiapan usia dan kematangannya melalui pendampingan yang tepat. Nurul juga menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara platform digital untuk menerapkan verifikasi usia pengguna.
Kolaborasi Multisektoral Diperlukan
Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan perusahaan teknologi harus bekerja sama. Hal ini sejalan dengan penilaian Rektor Universitas Sains Indonesia, Endah Murtiana Sari, yang menilai PP TUNAS sebagai langkah strategis pemerintah.
Endah Murtiana Sari menilai regulasi ini memperkuat tata kelola sistem elektronik yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, akademisi Euis Purnama menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut agar ekosistem digital Indonesia semakin aman bagi generasi muda.
Dengan demikian, implementasi PP TUNAS diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun ruang digital yang sehat dan aman bagi anak-anak Indonesia di masa depan.
