Special Plan: Sekretaris Deputi BGN Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG

Sekretaris Deputi BGN Tersangka Korupsi dalam Program Special Plan MBG

Special Plan – Program Special Plan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah menemui kemajuan baru setelah penyidik dari JAM-Pidsus melimpahkan berkas kasus korupsi ke Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa kasus ini terkait dengan dugaan penyelewengan dana dalam implementasi Special Plan MBG. Dalam penyelidikan, tim penyidik menemukan indikasi malfeasance yang melibatkan para pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, BU.

Latar Belakang Program Special Plan MBG

Special Plan MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan secara rutin. Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kelaparan. Dengan anggaran yang signifikan, Special Plan MBG diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, keberhasilan program ini terancam setelah terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan para pelaksana di tingkat BGN.

“Special Plan MBG dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, tetapi skandal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam pengelolaannya,” ujar Anang Supriatna saat memberikan keterangan pers pada Kamis (2/7/2026).

Kasus Korupsi di BGN

Kasus yang menyeret BU ke dalam penyelidikan lebih luas mengungkap praktik pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun. Dalam prosesnya, BU diduga tidak mematuhi kontrak yang berlaku, serta melakukan peningkatan harga secara tidak wajar. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah unit sepeda motor yang dijanjikan, dari total 21.081 unit menjadi hanya 3.229 unit yang berhasil terdistribusi. Anang Supriatna menjelaskan bahwa pembayaran telah dilakukan secara penuh meski realisasi barang belum mencapai target, yang memicu kecurigaan terhadap transparansi dalam pengadaan barang publik.

Korupsi dalam program Special Plan MBG ini juga memengaruhi efisiensi distribusi bantuan. Dengan dana yang dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, adanya penyalahgunaan dana membuat program tersebut terkesan tidak optimal. Penyidik menilai bahwa BU sebagai Sekretaris Deputi BGN berperan aktif dalam menyetujui pengadaan barang tanpa memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Selain itu, keberadaan BU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memperkuat dugaan bahwa ada kesepakatan tersembunyi dalam pengalihan dana.

Dampak dan Reaksi Publik

Kasus ini memperlihatkan bahwa Special Plan MBG tidak hanya menjadi fokus pemerintah dalam bidang kesehatan, tetapi juga menjadi perhatian publik terkait keandalan pemerintahan. Masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari program ini merasa kecewa, terutama karena dana yang dianggarkan tidak digunakan secara tepat sasaran. Para pengamat menyebutkan bahwa tindakan korupsi ini mengancam keberlanjutan program Special Plan MBG, sehingga perlu ada tindakan tegas untuk menegakkan keadilan.

Di sisi lain, kejagung mengatakan bahwa penyelidikan terus berjalan untuk memastikan semua pelaku dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menambahkan lebih banyak penyelidikan, Special Plan MBG akan menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah mengatasi masalah korupsi yang menghambat pemberdayaan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah, terutama yang berfokus pada keadilan dan transparansi.