Pemerasan Bupati Sukoharjo – KPK Geledah Rumah Tersangka dan Kadis PU

Pemerasan Bupati Sukoharjo – KPK Geledah Rumah Tersangka dan Kadis PU

Pemerasan Bupati Sukoharjo – Skandal pemerasan yang menimpa Bupati Sukoharjo kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Pemerasan Bupati Sukoharjo yang terungkap menyangkut pengumpulan dana dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan pihak lain menjadi fokus penyelidikan KPK. “KPK sedang memperkuat bukti-bukti terkait pemerasan Bupati Sukoharjo dengan melakukan pemeriksaan di lokasi terkait,” terang Jubir KPK Budi Prasetyo dalam pernyataan resmi, Kamis 16 Juli 2026.

Deteksi dan Penyelidikan di Berbagai Lokasi

Dalam rangka meningkatkan akurasi penyelidikan, KPK menggeledah delapan lokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, termasuk rumah para tersangka serta kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap alur dana yang diduga terkait pemerasan Bupati Sukoharjo. “Petugas telah menyita berbagai dokumen dan barang bukti untuk memperjelas konstruksi kasus,” jelas Budi Prasetyo. Penyidik juga menelusuri transaksi finansial dan bukti lainnya yang dapat membantu memperkuat tuntutan hukum terhadap para tersangka.

Pemerasan Bupati Sukoharjo dikabarkan terjadi melalui pencairan dana rutin dari OPD yang kemudian dialihkan ke pihak-pihak tertentu. Proses ini diperkirakan berlangsung secara berkala, dengan durasi tiga bulan sekali. KPK menyoroti bahwa penyelidikan ini bukan hanya mengenai sang bupati, tetapi juga melibatkan sejumlah pejabat lain, termasuk Kepala Dinas PU Sukoharjo, yang menjadi korban dalam praktik pemerasan tersebut.

Perkembangan Penyelidikan Terkini

Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan di sembilan lokasi dalam dua hari terakhir, termasuk kantor Bupati, Dinas PU, dan beberapa OPD lainnya. Pada Selasa (14/7), penyidik menyita barang bukti seperti dokumen keuangan, uang tunai, dan perhiasan dari enam lokasi yang diperiksa. Dalam pemeriksaan ketiga hari ini, tiga lokasi tambahan, seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kesbangpol, menjadi target untuk mengumpulkan bukti tambahan.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bersama dua tersangka lainnya, Richard Tri Handoko dan Tri Mulyo, diduga melakukan pemerasan melalui pengumpulan dana dari OPD. Dugaan ini muncul setelah KPK memperoleh informasi dari sumber terpercaya dan mengamankan bukti-bukti yang relevan. “KPK masih terus menggali lebih dalam untuk memastikan tidak ada penyimpangan lain yang terlewat,” ungkap Budi Prasetyo. Proses ini diharapkan dapat memperjelas struktur kejahatan dan memberikan gambaran lengkap mengenai skema pemerasan yang dilakukan.

Pemerasan Bupati Sukoharjo disebut-sebut sebagai bagian dari skandal korupsi yang merugikan keuangan daerah. Penyidik memfokuskan pemeriksaan pada transaksi dana yang terkait dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sebagai pusat pengumpulan dana. Selain itu, KPK juga mengecek alur dana dari lembaga-lembaga seperti Dinas PU, Perhubungan, dan Pertanian, yang diduga menjadi korban pemerasan.

Proses Penyelidikan dan Konsekuensi

Penyelidikan ini berlangsung dalam rangka mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Pemerasan Bupati Sukoharjo disangkakan terjadi selama beberapa bulan, dengan dana rutin yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Petugas masih menelusuri identitas pihak-pihak yang terlibat serta rincian transaksi yang belum terungkap.

KPK juga menyoroti peran BPKAD dalam kasus ini. Badan keuangan daerah ini diduga menjadi sarana pemerasan melalui pembayaran dana yang dianggap tidak tepat guna. Dengan menggeledah kantor BPKAD dan rumah para tersangka, penyidik berharap dapat memperoleh bukti fisik dan laporan keuangan yang menjadi kunci dalam proses penyelidikan. “Konstruksi kasus masih dalam penyempurnaan, tetapi semua bukti yang ditemukan telah diverifikasi secara ketat,” tutur Budi Prasetyo.

Pemerasan Bupati Sukoharjo menjadi sorotan karena menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan pejabat tertinggi di daerah tersebut. KPK memastikan bahwa proses penyelidikan tidak hanya mengungkap kasus terkini, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan dana publik. “KPK berkomitmen untuk menuntut siapa pun yang terlibat dalam pemerasan Bupati Sukoharjo, terlepas dari posisi mereka,” pungkas Budi Prasetyo.