KPK Dalami Mekanisme Audit BPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Muara Enim

KPK Telusuri Proses Audit BPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Muara Enim

KPK Dalami Mekanisme Audit BPK – Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri prosedur pemeriksaan serta pengeluaran opini audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyidik KPK sedang memeriksa lima saksi yang tergabung dalam Tim Review BPK, untuk memahami detail mekanisme audit yang diterapkan.

“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait mekanisme pemeriksaan yang dilakukan BPK, termasuk pemberian opini,” ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK, Kamis 16 Juli 2026.

KPK juga menyelidiki perubahan status opini audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Sebelumnya, laporan tersebut diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi kini berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dugaan kecurangan dalam proses perubahan ini menjadi fokus utama penyidik.

Lima saksi yang diperiksa termasuk Ayub Amalia, Roni Altur, Gunawan, Flora Anita Diassari, dan Argo Waskito. Mereka adalah anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK yang terlibat dalam Tim Review Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim 2025.

Delapan Tersangka Dalam Perkara Suap Audit Muara Enim

Dalam kasus yang sama, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya diduga memberikan suap, antara lain Edison, Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Cory Erin Hardi, dan Fika dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA). Sementara dua lainnya menjadi penerima suap, yakni Titin Rita Lestari dan Augusz Dewanggara.

Penyidik KPK juga menginvestigasi hubungan Augusz Dewanggara dengan Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, yang dikenal sebagai Angga. Dugaan bahwa Bobby memiliki koneksi kuat dengan tersangka tersebut menjadi bagian dari penyelidikan.