New Policy: Tingkatkan Nilai Tambah, Kemenperin Pacu Hilirisasi Singkong

Tingkatkan Nilai Tambah, Kemenperin Pacu Hilirisasi Singkong

New Policy – Sebagai bagian dari new policy yang sedang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian, pemerintah tengah memperkuat strategi hilirisasi singkong guna meningkatkan daya saing industri pangan nasional dan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam lokal. new policy ini dirancang untuk memastikan pengolahan singkong tidak hanya berhenti pada tingkat dasar, seperti tepung atau bahan baku, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi yang bisa memasuki pasar ekspor. Upaya ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia di sektor pertanian.

Strategi Hilirisasi Singkong dalam new policy

Kebijakan new policy yang diumumkan oleh Kementerian Perindustrian menekankan kebutuhan transformasi dari produksi hulu menjadi produk siap konsumsi atau bahan baku industri. Kementerian ini telah melakukan pembinaan di berbagai daerah, termasuk Lampung, sebagai bagian dari program pengembangan ekosistem hilirisasi yang terpadu. Dalam new policy ini, terdapat penekanan pada penggunaan teknologi modern, standarisasi kualitas, dan penguatan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai pilar utama dalam rantai pasok nasional. Hal ini bertujuan meningkatkan ketergantungan pada produk lokal serta mengurangi impor bahan baku yang mahal.

Peran Kemenperin dalam Mendorong new policy

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) menjadi pelaksana utama dalam new policy ini, dengan mengadakan kegiatan Penguatan Hilirisasi Berbasis Agro dan Peningkatan Daya Saing IKM Pangan di Lampung. Kegiatan tersebut memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha, dan lembaga swadaya nasional. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, new policy ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa hilirisasi singkong tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendorong pengembangan industri pengolahan yang lebih inovatif.

“New policy yang kami luncurkan bertujuan membangun ekosistem hilirisasi yang terintegrasi, mulai dari produksi hulu hingga pemanfaatan di tingkat manufaktur. Dengan new policy ini, kami berharap bisa mendorong pertumbuhan industri pangan yang berkelanjutan,” kata Faisol dalam wawancara bersama media, Jumat, 17 Juli 2026.

Upaya hilirisasi singkong dalam new policy juga didukung oleh penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang lebih ketat. SNI menjadi acuan utama dalam menjamin kualitas produk akhir, sehingga memudahkan IKM untuk memasuki pasar ekspor. Selain itu, new policy ini mengatur persetujuan impor yang lebih selektif, agar bahan baku dari luar tidak mengganggu pertumbuhan industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian terus mengevaluasi kebijakan ini secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan nilai tambah.

Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, menjelaskan bahwa new policy ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan pelatihan dan fasilitas kepada IKM untuk meningkatkan kemampuan teknis. Program ini dirancang agar IKM mampu bersaing secara global dengan produk yang lebih berkualitas. Kehadiran perusahaan besar seperti PT Thai Wah Indonesia juga menjadi pengingat bagi IKM tentang standar industri dan tata kelola yang lebih baik. “Melalui new policy ini, kita bisa menciptakan ekosistem yang saling mendukung, dari petani hingga pengusaha besar,” tambah Reni.

Perencanaan new policy juga melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, AROBIM, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam sektor pangan. Pertemuan rutin antar lembaga ini bertujuan mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi agar selaras dengan kondisi pasar dan kebutuhan industri. Dengan new policy, Kemenperin berharap bisa menekan defisit pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk pengembangan sektor pangan di daerah lain, terutama yang memiliki keunggulan komparatif di bidang pertanian.