Latest Program: Kortastipidkor Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pabrik Gula Assembagoes
Latest Program: Kortastipidkor Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pabrik Gula Assembagoes Latest Program - Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi
Latest Program: Kortastipidkor Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pabrik Gula Assembagoes
Latest Program – Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi, Latest Program yang dijalankan oleh Kortastipidkor Polri berhasil menetapkan dua tersangka terkait dugaan penyelewengan dalam proyek modernisasi Pabrik Gula Assembagoes. Kerugian keuangan negara yang terjadi mencapai Rp645.267.475.745, dengan bukti-bukti cukup memadai telah dikumpulkan penyidik sejak awal investigasi. Langkah ini menjadi bagian penting dari Latest Program yang menargetkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Pengumuman di Jakarta
Penetapan dua tersangka diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, kepala bagian operasi Kortastipidkor Polri, menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari Latest Program untuk meningkatkan kapasitas produksi gula nasional. “Korupsi dalam proyek ini dilakukan secara terstruktur, dengan proses lelang yang diatur untuk perusahaan tertentu meskipun tidak memenuhi kriteria teknis,” ujar Ahmad dalam konferensi tersebut.
“Latest Program memastikan bahwa setiap tahap penelusuran korupsi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” tambah Ahmad. “Kami tidak hanya mengejar pelaku utama, tetapi juga menggali jaringan kecolongan yang terjadi selama pengerjaan proyek.”
Pengembangan Investigasi
Proses penyelidikan telah mencakup pemeriksaan 93 saksi dan tiga ahli, serta penggeledahan diempat lokasi. Dokumen-dokumen terkait, termasuk data keuangan dan kontrak, serta perangkat elektronik disita sebagai bukti penting. Latest Program juga memprioritaskan pengumpulan data secara rinci untuk memastikan kejelasan dalam kasus korupsi ini.
Kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan sejak fase perencanaan. Pekerjaan yang telah selesai hanya mencapai 99,3 persen dari nilai kontrak, tetapi kualitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. “Dengan Latest Program, kami mencoba mengungkap akar masalah dan memastikan bahwa semua pihak terlibat diinvestigasi,” jelas Ahmad.
Konteks Korupsi Proyek
Pabrik Gula Assembagoes menjadi salah satu proyek prioritas dalam Latest Program Kortastipidkor Polri untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara. Proyek modernisasi ini bertujuan memperkuat daya saing industri gula dalam pasar regional dan internasional. Namun, tindakan korupsi yang terjadi mengganggu tujuan tersebut, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.
“Korupsi dalam proyek ini menunjukkan celah dalam pengawasan keuangan dan prosedur lelang,” terang Ahmad. “Kami yakin Latest Program akan menjadi contoh bagus dalam memberantas tindakan kecurangan di sektor publik.”
Tersangka dan Dugaan Pelanggaran
Dua tersangka yang ditetapkan dalam Latest Program ini adalah DPP, mantan Direktur Utama PTPN XI, dan TD, direktur PT Multinas Indonesia. DPP diduga melakukan pengaturan dalam proses pemilihan kontraktor, sementara TD melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. “Kedua pihak melanggar aturan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” terang penyidik.
Kasus ini dijerat pada Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung, dengan harapan dapat mengungkap lebih banyak pelaku jika diperlukan. “Dengan Latest Program, kami berkomitmen untuk menuntut tindakan korupsi sampai ke akar-akarnya,” tambah Gunawan, penyidik lain yang terlibat.
Langkah Selanjutnya
Penyidik Kortastipidkor Polri menegaskan bahwa Latest Program akan terus berjalan hingga semua aset terkait kasus ini ditelusuri. “Kami juga sedang mengevaluasi mekanisme pemeriksaan dan pengawasan untuk mencegah penyelewengan serupa di masa depan,” jelas Gunawan. Proses ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
