Menteri Nusron: Pengukuran Terjadwal Sudah Berlaku di 400 Kantor Pertanahan

Pengukuran Terjadwal Diperluas ke 400 Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia

Tajukpublik.com – Jakarta – Program Pengukuran Terjadwal kini semakin meluas penerapannya. Hingga tanggal 3 Agustus 2026, sebanyak 400 kantor pertanahan di berbagai wilayah Indonesia telah mengadopsi sistem ini. Langkah tersebut merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepastian Waktu untuk Masyarakat

Menteri ATR/Kepala, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa masyarakat kini mendapatkan kepastian lebih jelas terkait layanan pengukuran tanah. Saat mengajukan permohonan ke kantor BPN, warga dapat mengetahui jadwal kedatangan petugas ukur sejak awal.

Sekarang sudah ada sekitar 400 kantor yang menggunakan Pengukuran Terjadwal. Kalau ada masyarakat datang ke kantor BPN mengajukan permohonan pengukuran tanah, sekarang sudah ada kepastian. Masa tunggunya paling lama tujuh hari.

Setelah proses pengukuran selesai, pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) harus rampung dalam batas waktu lima hari. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, rata-rata masa tunggu layanan pengukuran di tingkat nasional sudah berada di bawah target maksimal tujuh hari.

Evaluasi dan Peningkatan Sumber Daya

Meskipun capaian nasional menunjukkan tren positif, masih ada sekitar sepuluh kantor pertanahan yang belum mencapai target tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan melakukan penambahan sumber daya manusia di kantor-kantor yang bersangkutan.

Dari sisi durasi penyelesaian, rata-rata nasional tercatat sebesar 6,2 hari. Angka ini diharapkan terus menurun hingga mencapai target lima hari. Menteri Nusron menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian penuh kepada masyarakat.

Target kami masa tunggunya paling lama tujuh hari, sedangkan setelah dikerjakan target penyelesaiannya lima hari. Yang belum memenuhi target akan kami dorong dengan penambahan petugas agar pelayanan semakin baik.

Evaluasi berkala akan terus dilakukan sebagai dasar penyempurnaan kualitas layanan di seluruh kantor pertanahan. Menurut Menteri Nusron, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa ketidakpastian.

Jadi tujuan kami adalah memberikan karpet merah buat rakyat yang mengurus tanah, jangan sampai ada ketidakpastian, pelayanan itu kata kuncinya kepuasan pelanggan.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, antara lain Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo.