Latest Program: Sambangi Lampung, Wamen ATR/BPN: Pelayanan di Loket Jadi Ukuran Keberhasilan Kantah

Program Terbaru: Wamen ATR/BPN Sambangi Lampung, Pelayanan Loket Menjadi Ukuran Keberhasilan Kantah

Bandar Lampung, 28 Juni 2026

Latest Program – Dalam rangka mengevaluasi efektivitas Latest Program yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor wilayah (kanwil) dan kantor pertanahan (kantah) di Provinsi Lampung. Latest Program ini menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan, dengan fokus pada kecepatan, akurasi, dan kepuasan masyarakat.

Program Terbaru Peningkatan Pelayanan Pertanahan

Latest Program di Lampung bukan hanya sekadar inisiatif lokal, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan mengoptimalkan proses pengurusan sertifikat tanah. Ossy Dermawan menekankan bahwa peningkatan layanan di loket menjadi tolok ukur keberhasilan kantah, terlepas dari luas wilayah atau kompleksitas administrasi di masing-masing daerah. “Pelayanan yang efisien dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan Latest Program, karena masyarakat adalah pengguna utama layanan ini,” jelasnya.

Kunjungan ini juga sekaligus menjadi momen untuk menguji kesiapan kantah dalam menerapkan Latest Program, terutama dalam penyederhanaan proses pengurusan hak atas tanah. Ossy meninjau langsung pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Bandar Lampung, yang diharapkan menjadi contoh terbaik dalam mewujudkan Latest Program secara nasional. Dalam kunjungan tersebut, ia menilai bahwa kantah yang memiliki loket yang ramah dan prosedur transparan lebih mampu menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat.

Implementasi Latest Program di Kantah Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan Latest Program di Kantah Kota Bandar Lampung menjadi sorotan, terutama dalam upaya mempercepat penerbitan sertipikat tanah. Dalam kunjungan, Ossy Dermawan bersama Kepala Kanwil BPN Lampung, Hasan Basri Natamenggala, serta Kepala Kantah Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, mengamati efisiensi proses pelayanan dan kepuasan masyarakat. “Kantah yang mampu menyediakan layanan secara cepat dan teliti akan menjadi contoh dalam mewujudkan Latest Program yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN,” tegas Ossy.

Selain itu, Latest Program juga melibatkan penerapan teknologi digital dalam transaksi pertanahan. Dalam pengamatan, Ossy memastikan bahwa pencetakan sertipikat elektronik berjalan lancar, meminimalkan waktu tunggu warga. “Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Semua aspek ini menjadi standar dalam Latest Program,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari Latest Program, Ossy Dermawan menyerahkan dua sertipikat BMN dari Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung. Sertipikat tersebut menjadi simbol komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan layanan pertanahan yang optimal. “Program ini tidak hanya berfokus pada pelayanan di kantah, tetapi juga pada penguatan ekosistem penyelesaian isu strategis terkait tanah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Kunjungan kerja Ossy Dermawan juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan integritas dalam Latest Program. Ia menekankan bahwa kantah yang memiliki tenaga ahli yang kompeten dan prosedur yang transparan akan lebih mampu menjangkau masyarakat. “Profesionalisme artinya kompetensi diutamakan, seperti pemetaan dan pengukuran yang akurat. Ini menjadi bagian penting dari Latest Program agar keberhasilan layanan bisa terukur secara maksimal,” jelasnya.

Terlepas dari keberhasilan di loket, Latest Program juga menekankan perluasan akses pelayanan ke wilayah terpencil. Ossy Dermawan berharap, inisiatif ini bisa diadopsi oleh kantah-kantah lain, terutama di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam pengurusan tanah. “Dengan Latest Program, kami ingin memastikan setiap warga, baik dari kota maupun desa, memiliki akses yang sama terhadap layanan pertanahan yang berkualitas. Ini adalah visi utama dari program terbaru ini,” pungkasnya.