Beri Pengarahan di Kanwil BPN NTT, Menteri Nusron: Gunakan Sudut Pandang Masyarakat
Kupang, Nusa Tenggara Timur — Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi Beri Pengarahan di
Menteri Nusron Beri Pengarahan di Kanwil BPN NTT: Fokus pada Kepuasan Masyarakat
Tajukpublik.com – Kupang, Nusa Tenggara Timur — Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi Beri Pengarahan di Kanwil BPN NTT kepada seluruh jajaran pegawai dan pejabat di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 4 Agustus 2026, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan pertanahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan bahwa setiap kebijakan dan prosedur harus selalu menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian utama.
Selama sesi pengarahan, Menteri Nusron menyampaikan pesan bahwa pelayanan pertanahan tidak boleh lagi bersifat birokratis dan kaku. Sebaliknya, setiap petugas harus mampu melihat setiap permasalahan dari perspektif masyarakat pemohon. Beliau mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik, tugas utama para pejabat Kanwil BPN NTT adalah memastikan bahwa setiap proses berjalan transparan, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan. Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon.
Ukur Kepuasan Masyarakat sebagai Tolak Ukur Kualitas Layanan
Menteri Nusron menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai kualitas layanan pemerintah. Beliau memberikan perbandingan dengan pengalaman naik pesawat terbang, di mana kenyamanan dan kemudahan menjadi ukuran kepuasan penumpang. Hal yang sama juga berlaku bagi pelayanan publik, di mana yang diukur adalah apakah masyarakat merasa puas dengan layanan yang diterima.
Untuk mencapai pelayanan yang optimal, setiap aturan dan prosedur harus dirancang agar sederhana dan mudah dipahami. Tidak hanya itu, implementasi di lapangan juga harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kementerian ATR/BPN baru-baru ini telah menerapkan sistem Pengukuran Terjadwal serta percepatan layanan Peralihan Hak sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan. Kedua sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi dan memberikan kepastian waktu yang lebih jelas bagi masyarakat.
Implementasi Sistem Baru di NTT
Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya, sistem Pengukuran Terjadwal telah dimulai di Kantor Pertanahan Kota Kupang. Ke depan, rencana pengembangan akan dilakukan secara bertahap ke tujuh Kantor Pertanahan lainnya yang tersebar di wilayah NTT. Selain itu, layanan Peralihan Hak juga telah menjalani proyek percontohan di Kantah Kota Kupang.
Untuk Pengukuran Terjadwal, kami sudah implementasi di Kantah Kota Kupang, dan akan menyusul pada bulan ini di tujuh Kantah lainnya. Sementara, untuk layanan Peralihan Hak juga sudah ada pilot project, di Kantah Kota Kupang juga.
Dalam kegiatan pembinaan ini, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen tinggi Kementerian ATR/BPN dalam memastikan keberhasilan program transformasi pelayanan di tingkat daerah.
Sebagai informasi lebih lanjut mengenai program dan layanan pertanahan di Indonesia, masyarakat dapat mengunjungi halaman resmi info-kementerian di RRI untuk mendapatkan update terbaru. Selain itu, masyarakat NTT juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi langsung di Kantor Pertanahan terdekat untuk mendapatkan bantuan terkait pengurusan sertifikat tanah dan hak milik.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Layanan BPN NTT
Apa itu sistem Pengukuran Terjadwal? Sistem Pengukuran Terjadwal adalah metode baru dalam pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian waktu penyelesaian setiap proses sertifikasi kepada masyarakat pemohon.
Di mana lokasi proyek percontohan layanan Peralihan Hak di NTT? Proyek percontohan layanan Peralihan Hak saat ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Kupang sebelum dikembangkan ke wilayah lainnya.
Berapa jumlah Kantor Pertanahan yang akan menerima sistem Pengukuran Terjadwal? Selain Kantah Kota Kupang, terdapat tujuh Kantor Pertanahan lainnya di NTT yang akan menerima implementasi sistem ini dalam waktu dekat.
Bagaimana cara masyarakat mengetahui status pengajuan sertifikat tanah? Masyarakat dapat mengecek status pengajuan melalui layanan online di situs resmi BPN atau datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk konsultasi.
