Pemprov Banten Beberkan Kendala Program Sekolah Gratis

Pemprov Banten Beberkan Kendala Program Sekolah Gratis: Tujuh Sekolah Swasta Putuskan Mundur

Tajukpublik.com – Pemprov Banten Beberkan Kendala Program Sekolah Gratis yang sedang berjalan setelah sejumlah lembaga pendidikan swasta memutuskan untuk keluar dari program tersebut. Langkah ini diambil oleh tujuh sekolah swasta yang merasa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional mereka. Program yang digulirkan oleh pemerintah daerah ini bertujuan memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai tantangan yang perlu ditangani.

Proses Pengunduran Diri Sekolah Swasta

Rachmat Tamam, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, menjelaskan bahwa keputusan keluar ini murni berasal dari inisiatif masing-masing sekolah. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemutusan kerja sama sepihak dari pihak pemerintah daerah. Proses ini melibatkan pemutusan kontrak dan perubahan surat keputusan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Bukan di-cut, mereka mengundurkan diri. Yang sudah suratnya sampai ke Dindikbud, kalau sudah fix nanti kita panggil lagi,” ujarnya pada Kamis, 23 Juli 2026.

Sekolah-sekolah yang memutuskan untuk keluar berasal dari wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak. Rachmat menambahkan bahwa penting untuk membuat berita acara agar tidak terjadi keputusan sepihak dalam proses pengunduran diri ini. Dindikbud Banten saat ini masih dalam tahap pendataan terhadap seluruh surat pengunduran diri yang diterima dari berbagai sekolah.

Tantangan Subsidi dan Solusi untuk Peserta Didik

Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah besaran subsidi yang diberikan oleh Pemprov Banten. Sebagian sekolah menilai bantuan biaya pendidikan dari pemerintah provinsi belum mencukupi jika seluruh kebutuhan operasional hanya mengandalkan subsidi tersebut. Rachmat menjelaskan bahwa mungkin kurang dari sepuluh sekolah yang merasa seperti ini.

“Mungkin dari pembiayaan ya. Sekolah merasa tidak menutup kalau hanya mengandalkan subsidi dari Pemprov, mungkin kurang dari sepuluh sekolah,” ucapnya.

Dindikbud Banten memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pengunduran diri tersebut terhadap para peserta didik. Siswa-siswi yang sebelumnya menikmati Program Sekolah Gratis akan difasilitasi untuk berpindah ke sekolah swasta lain yang masih aktif sebagai peserta program. Rachmat juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi sekolah swasta untuk mengikuti program ini, sehingga pemerintah tidak dapat memaksa mereka untuk tetap menjadi peserta.

Pemprov Banten Beberkan Kendala Program Sekolah Gratis ini sebagai bagian dari upaya transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi hambatan yang ada, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Banten.