Facing Challenges: Gelar Reses, Legislator Bekasi Diminta Warga Perjuangkan Pendirian SMP Negeri

Facing Challenges: Warga Bekasi Minta Pendirian SMP Negeri Selama Reses

Facing Challenges, warga Kelurahan Harapan Mulya, Kota Bekasi, aktif memperjuangkan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri setelah menyadari keterbatasan akses pendidikan di wilayah mereka. Masa reses yang berlangsung 7-12 Juli 2026 menjadi ajang bagi anggota DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansah untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Permintaan utama yang diajukan adalah pengembangan pendidikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan siswa yang terpaksa bersekolah di luar kawasan karena tidak adanya sekolah menengah pertama negeri di wilayah Harapan Mulya.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa ketiadaan SMP negeri membuat proses penerimaan siswa baru (SPMB) menjadi penuh tantangan. Banyak orang tua mengeluhkan kesulitan memenuhi syarat domisili, sehingga anak-anak mereka terpaksa mengikuti jalur pendaftaran sekolah swasta atau jarak jauh. “Kami berharap adanya SMP negeri di sini bisa mengurangi beban warga, terutama dalam mengakses pendidikan yang layak,” tutur salah satu warga, yang menuntut pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

“Pendirian SMP negeri di Harapan Mulya adalah kebutuhan mendesak. Jika tidak segera ditindaklanjuti, masalah penerimaan siswa akan terus berlanjut dan warga akan kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan mereka,” jelas Rudy Heryansah kepada media, Kamis, 8 Juli 2026. Legislator itu menekankan bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang membangun bangunan, tetapi juga tentang mengatasi tantangan struktural yang telah lama menghambat akses pendidikan bagi masyarakat setempat.

Aspirasi Warga Terkait Infrastruktur

Menyusul kebutuhan pendidikan, warga juga mengungkapkan tantangan lain dalam pengembangan infrastruktur lingkungan. Mereka meminta pemerintah memperbaiki jalan desa yang rusak, meningkatkan sistem saluran drainase, dan membangun sekretariat RT/RW guna memudahkan koordinasi pelayanan publik. “Saluran drainase di sini sudah lama tidak pernah diperbaiki, sehingga banjir rutin terjadi saat musim hujan,” kata salah satu pemuka warga, yang menambahkan bahwa masalah ini memperparah kondisi hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Rudy Heryansah mengungkapkan bahwa selama masa reses, warga mengajukan usulan yang meliputi berbagai isu infrastruktur dan sosial. Menurutnya, kebutuhan akan pendidikan dan infrastruktur memang menjadi prioritas utama masyarakat. “Tantangan dalam memenuhi permintaan ini cukup berat, terutama karena anggaran terbatas dan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif perlu lebih intensif,” terangnya. Ia menambahkan bahwa pengusulan pendirian SMP negeri menjadi salah satu langkah kunci untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan.

Langkah-Langkah Perjuangan untuk Membangun SMP Negeri

Menanggapi aspirasi warga, Rudy Heryansah menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan usulan ini dalam pembahasan anggaran. Ia menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. “Warga Harapan Mulya telah memberikan usulan yang jelas, sehingga kami berkomitmen untuk mengusulkan pendirian SMP negeri dalam rancangan anggaran 2027,” jelas Rudy. Perjuangan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat mengatasi tantangan melalui dialog langsung dengan pemerintah daerah.

Sebagai langkah awal, Rudy Heryansah menargetkan peninjauan kelayakan pendirian SMP di Harapan Mulya dalam waktu dekat. Ia berharap pihak eksekutif dapat memberikan respons cepat terhadap usulan ini. “Kami akan terus mengawal usulan ini hingga terwujud, karena ini adalah bagian dari perjuangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tegasnya. Dalam konteks Facing Challenges, pembangunan SMP negeri di Harapan Mulya menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan di berbagai wilayah Kota Bekasi.

Pendirian SMP negeri di wilayah Harapan Mulya juga dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sekolah swasta. Sejumlah warga menyampaikan bahwa biaya pendidikan di sekolah swasta terlalu mahal, sehingga banyak keluarga ekonomi lemah kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. “Dengan adanya SMP negeri, biaya pendidikan bisa lebih terjangkau, dan warga tidak lagi terpaksa memilih antara kualitas pendidikan dan biaya,” ujar salah satu orang tua yang turut hadir dalam pertemuan reses.

Di sisi lain, perjuangan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Rudy Heryansah menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng komunitas lokal serta dinas terkait untuk menyusun rencana pendirian SMP. “Kami meminta masyarakat untuk terus bersinergi, karena hanya dengan kolaborasi yang baik, tantangan ini bisa diatasi,” katanya. Dengan memperkuat komunikasi, pihak legislatif diharapkan dapat menjadi mediator yang efektif antara warga dan pemerintah.