BP3KP: Alas Hak Tanah Jadi Kendala Terbesar Penyaluran BSPS di Jakarta

BP3KP: Kendala Alas Hak Tanah Dominasi Penyaluran BSPS Jakarta

Tajukpublik.com – BP3KP sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas program perumahan swadaya menghadapi tantangan signifikan di Jakarta. Kendala utama dalam penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah DKI Jakarta masih berpusat pada persoalan alas hak tanah. Pemerintah mencatat bahwa sekitar enam puluh persen dari tujuh ribu usulan calon penerima bantuan belum berhasil melewati tahap verifikasi administrasi. Hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan yang menjadi masalah klasik di ibu kota.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I, Elias Wijaya Panggabean, menyampaikan hal tersebut saat berada di Kantor Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat, pada Kamis, 23 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa dari total tujuh ribu usulan yang telah diverifikasi di seluruh Jakarta, proporsi yang gagal mencapai enam puluh persen. Penyebab utamanya adalah masalah alas hak yang menjadi ciri khas kendala di Jakarta. BP3KP terus berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui pendampingan intensif kepada masyarakat.

“Sekitar 7.000 kami sudah verifikasi di seluruh Jakarta dengan kondisi 60 persen itu tidak lolos. Sebab, Jakarta ini kendalanya adalah di alas hak,” ujar Elias.

Syarat Dokumen dan Kekhawatiran Pejabat Lokal

Salah satu ketentuan wajib bagi calon penerima program adalah memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai aturan pemerintah. Dokumen yang dapat digunakan meliputi sertifikat maupun surat penguasaan tanah yang telah diperkuat oleh keterangan dari lurah atau camat. Namun, hingga saat ini, pejabat setempat masih enggan memberikan surat-surat tersebut. Kekhawatiran mereka adalah adanya potensi masalah tanah di masa mendatang yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Elias menambahkan bahwa kendala ini menyebabkan jumlah calon penerima yang lolos verifikasi masih relatif kecil dibandingkan dengan total usulan yang masuk. Hingga kini, baru enam ratus empat puluh satu calon penerima bantuan yang dinyatakan lolos verifikasi dan proses pelaksanaan program. BP3KP terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan dokumen untuk mempercepat proses penyaluran bantuan.

Permasalahan Data Desil Warga

Selain masalah alas hak, Lurah Kalianyar, Iman Suhendar, menyebutkan adanya warga yang belum dapat mengikuti program karena data desil. Sebagian warga kurang mampu ternyata belum memenuhi persyaratan administrasi untuk menerima bantuan sesuai ketentuan BSPS. Hal ini terjadi karena beberapa data belum diperbarui, sehingga warga yang seharusnya masuk kategori tidak mampu justru tercatat pada desil tinggi. Kondisi ini menghambat akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

“Ada beberapa yang memang belum update mungkin, yang desilnya warga yang tidak mampu tapi di desilnya desil tinggi. Jadi datanya tidak terbaca,” jelas Iman.

Iman berharap agar persoalan administrasi ini dapat disempurnakan. Menurutnya, penyempurnaan aturan akan memperluas manfaat program bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. BP3KP juga sedang berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemutakhiran data penduduk di seluruh Jakarta.

Realisasi Program dan Target di Jakarta

Di Kelurahan Kalianyar, terdapat tiga puluh rumah yang telah lolos verifikasi dan sedang menjalani proses perbaikan. Sebanyak dua puluh rumah menerima bantuan pada tahap pertama, sementara sepuluh rumah lainnya memperoleh bantuan pada tahap kedua. Proses pembangunan ini diawasi ketat oleh tim BP3KP untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, alokasi BSPS tahun ini di DKI Jakarta mencapai sepuluh ribu tiga ratus unit yang tersebar di lima wilayah administrasi. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menyalurkan seratus lima puluh delapan unit rumah kepada penerima bantuan. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat Jakarta.

Khusus untuk Jakarta Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat adanya dua ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rumah tangga yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Angka ini merupakan yang tertinggi di seluruh DKI Jakarta. BP3KP menargetkan percepatan penyaluran bantuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut dalam waktu dekat.