Topics Covered: GAPEMBI Tolak Moratorium Dapur MBG, Sampaikan Delapan Aspirasi

GAPEMBI Tolak Moratorium Dapur MBG, Sampaikan Delapan Aspirasi

Topics Covered – Jakarta, 18 Juni 2026 – Pertemuan konsolidasi nasional yang dihadiri oleh Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menyita perhatian publik terkait penolakan rencana moratorium operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Topik yang dibahas dalam pertemuan ini mencakup delapan aspirasi utama dari pengusaha makanan bergizi, yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan efektivitas program nasional.

Pertemuan GAPEMBI dan Masa Depan MBG

Ketua Umum GAPEMBI, Alven Stony, mengatakan bahwa MBG adalah proyek strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat Indonesia. “Program ini menjadi bagian penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tambahnya dalam pidato yang disampaikan saat pertemuan. Ia menekankan bahwa kebijakan moratorium justru berpotensi menghambat keberhasilan program ini.

“MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi sarana pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha kecil menengah,” ujarnya. GAPEMBI berargumen bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan tanpa hambatan.

GAPEMBI mengkhawatirkan dampak moratorium terhadap rantai pasok dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Program MBG dirancang untuk mendistribusikan makanan bergizi secara masif, dengan melibatkan yayasan dan mitra pengembangan dari berbagai daerah. Moratorium, menurut Alven Stony, dapat mengganggu momentum program yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Delapan Aspirasi GAPEMBI

Dalam pertemuan tersebut, GAPEMBI menyampaikan delapan aspirasi terkait kebijakan MBG, yang meliputi kepastian regulasi, perlindungan investasi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Pertama, organisasi ini meminta pemerintah memastikan keberlanjutan program dengan mengatur anggaran secara stabil. Kedua, GAPEMBI mengusulkan perlindungan untuk mitra usaha yang telah berinvestasi besar, terutama di bidang pertanian dan pangan.

Ketiga, organisasi tersebut menekankan pentingnya kecepatan pelaksanaan program untuk mencapai target kebutuhan makanan bergizi. Keempat, GAPEMBI berharap adanya peningkatan pengawasan kualitas makanan yang disebarkan melalui Dapur MBG. Kelima, mereka mengusulkan pengembangan kerja sama dengan lembaga pemangku kebijakan untuk memperluas jangkauan program.

Kelima, GAPEMBI menyarankan integrasi MBG ke dalam skema subsidi pemerintah. Keenam, mereka meminta penguatan sistem distribusi agar tidak ada kekurangan pangan di daerah-daerah terpencil. Ketujuh, organisasi ini mengusulkan pemberdayaan pengusaha lokal melalui pelatihan dan akses fasilitas. Kedelapan, GAPEMBI menegaskan dukungan penuh terhadap MBG sebagai prioritas nasional.

Topik yang dipertahankan dalam delapan aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Menurut Alven Stony, moratorium bisa menyebabkan stagnasi dalam program ini, sehingga perlu dipercepat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dapur MBG dirancang sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, yang berdampak signifikan bagi petani, UMKM, dan tenaga kerja di sekitar lokasi. Moratorium dianggap akan mengganggu keberlanjutan program ini, terutama dalam upaya menjaga ketersediaan makanan bergizi secara konsisten.