Pemerintah Petakan Keanekaragaman Hayati Dukung Ekonomi Hijau

Empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Diluncurkan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tajukpublik.com – Jakarta – Pemerintah Petakan Keanekaragaman Hayati Dukung Ekonomi Hijau melalui langkah strategis yang telah diwujudkan dalam bentuk pemetaan menyeluruh terhadap kekayaan hayati nusantara. Peluncuran empat dokumen status keanekaragaman hayati menjadi tonggak penting dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan bukti ilmiah. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup, serta berbagai mitra kerja sama yang terlibat dalam proses penyusunan.

Wilayah yang dicakup dalam dokumen tersebut mencakup empat kawasan utama, yaitu Jawa, Papua, Maluku, dan Bali–Nusa Tenggara. Seluruh pemetaan ini sejalan dengan implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang berlaku untuk periode 2025–2045. Pemerintah menekankan bahwa ketersediaan data akurat merupakan prasyarat krusial agar pembangunan nasional tidak mengabaikan potensi hayati yang dimiliki Indonesia. Dengan adanya data yang komprehensif, para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan lingkungan.

Data Ilmiah sebagai Landasan Keseimbangan Pembangunan

Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan fundamental dalam menjaga harmoni antara kemajuan pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan. Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pernyataan resmi pada Selasa, 21 Juli 2026, mengenai pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Pengelolaan keanekaragaman hayati telah menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2025–2029 melalui Asta Cita 2 Ekonomi Hijau. IBSAP 2025–2045 disiapkan sebagai kompas untuk menjaga sekaligus memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia secara berkelanjutan.”

Kekayaan Hayati sebagai Modal Pembangunan Nasional

Inge Retnowati, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa biodiversitas merupakan aset vital bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dari kekayaan hayati Indonesia sangat besar, sehingga pengelolaannya harus mengedepankan pendekatan ilmiah. Pendekatan ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Berikut rincian data flora dari masing-masing wilayah yang tercantum dalam dokumen:

• Jawa: Lebih dari 12.800 jenis flora dengan 601 spesies endemik
• Bali–Nusa Tenggara: 3.459 jenis flora dengan tingkat endemisitas 55 persen
• Maluku: 4.383 jenis flora
• Papua: Sekitar 8.000 jenis flora dengan endemisitas mencapai 58 persen

Inge Retnowati menjelaskan bahwa angka-angka tersebut mencerminkan besarnya potensi keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik yang memerlukan strategi pengelolaan berbeda sesuai dengan kondisi lokal.

Indonesia Memiliki Lebih dari 1,5 Juta Spesies

Andes Hamuraby Rozak, Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, mengungkapkan bahwa Indonesia diperkirakan menampung lebih dari 1,5 juta spesies. Lebih dari 30 persen di antaranya merupakan spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Ia menambahkan bahwa masih banyak spesies yang belum teridentifikasi, sehingga riset dan eksplorasi harus terus digalakkan untuk memahami potensi yang ada.

“Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan maupun program konservasi,” ujar Andes.

Fondasi Strategi Pelestarian Berbasis Data

Karin Allgoewer, Komisi Manajer Climate and Biodiversity Hub GIZ Indonesia dan ASEAN, menekankan pentingnya data ilmiah sebagai dasar utama penyusunan strategi pelestarian. Menurutnya, IBSAP 2025–2045 harus dibangun di atas informasi yang akurat mengenai kondisi keanekaragaman hayati saat ini. Tanpa data yang valid, upaya konservasi dapat menjadi tidak efektif dan tidak terarah.

“Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati yang kokoh harus didasarkan pada data sebagaimana tersaji dalam empat laporan status. Dari sini, kita bisa melihat kekayaan hayati apa yang kita miliki, apa yang berisiko hilang, dan di mana kita harus bertindak untuk melindunginya,” jelas Karin.

Peluncuran keempat dokumen status ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dokumen tersebut juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045 melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab dan lestari. Dengan demikian, upaya Pemerintah Petakan Keanekaragaman Hayati Dukung Ekonomi dapat terwujud secara optimal.