Revisi UU PPLH Perlu Tegaskan Perlindungan Masyarakat Adat
Tajukpublik.com – Pelibatan masyarakat adat menjadi salah satu perhatian penting dalam rencana revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, menilai kehadiran masyarakat adat dalam proses pembahasan diperlukan agar praktik tradisional tetap terlindungi tanpa membuka celah penyalahgunaan aturan pembukaan lahan dengan api.
Isu tersebut berkaitan langsung dengan ketentuan pembukaan lahan yang mengacu pada kearifan lokal. Dalam praktiknya, perlakuan terhadap masyarakat adat tidak dapat disamakan dengan masyarakat umum. Perbedaan itu perlu diterjemahkan secara tegas dalam aturan agar perlindungan atas tradisi tidak berubah menjadi alasan bagi pihak lain untuk melakukan pembakaran lahan.
“Kalau Undang-Undang 32 tahun 2009, saya pikir itu sudah bagus sekali. Walaupun memang diperbaiki, silahkan saja pada hal-hal yang mungkin dengan informasi terkini,” katanya saat berbincang pada Minggu, 18 Oktober 2026.
UU Nomor 32 Tahun 2009 selama ini menjadi salah satu landasan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bambang memandang penyempurnaan undang-undang tetap dapat dilakukan untuk menjawab perkembangan informasi serta kebutuhan perlindungan lingkungan yang terus berubah. Namun, gagasan untuk menggabungkan regulasi lingkungan hidup dengan aturan perubahan iklim dinilai masih membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam.
Penegasan Pasal Pembukaan Lahan
Perhatian khusus diarahkan pada Pasal 69 ayat (2) UU PPLH. Ketentuan ini membahas pembukaan lahan melalui pembakaran yang terkait dengan kearifan lokal. Bambang menekankan perlunya perumusan yang lebih jelas agar pengecualian tersebut hanya berlaku bagi pihak yang benar-benar memenuhi unsur masyarakat adat dan menjalankan tata cara tradisional secara bertanggung jawab.
“Masyarakat dengan masyarakat adat adalah dua hal yang berbeda. Yang melakukan itu justru sekarang ini bukan masyarakat adat atau tradisional, tapi justru masyarakat biasa,” ujarnya.
Masyarakat adat yang menjalankan tradisinya memiliki aturan internal, batas penguasaan lahan, serta kewajiban adat yang mengikat. Dalam konteks pembukaan lahan, unsur-unsur itu menjadi penting karena berkaitan dengan upaya menjaga api agar tidak menjalar ke kawasan di luar area yang ditetapkan. Pengaturan yang kabur berisiko membuat istilah kearifan lokal dipakai secara tidak tepat oleh pihak yang tidak memiliki ikatan dengan sistem adat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa komunitas adat umumnya menghormati batas lahan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku di wilayahnya. Upaya pencegahan agar api tidak menyebar juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi.
“Masyarakat adat yang menjalankan tradisi tersebut biasanya menghormati batas kepemilikan lahan. Mereka juga memperhatikan aturan adat dan berupaya mencegah api menyebar ke wilayah sekitarnya,” ucapnya.
Penegasan definisi dan syarat penerapan kearifan lokal dapat membantu membedakan praktik adat yang terkendali dari pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan pembukaan lahan secara luas. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adat dapat berjalan seiring dengan kebutuhan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Belajar dari Kebakaran yang Meluas
Bambang menyinggung contoh pembakaran lahan seluas empat hektare di Rokan Hilir yang kemudian meluas hingga sekitar 340 hektare. Peristiwa seperti ini memperlihatkan bahwa api yang bermula dari area terbatas dapat berkembang menjadi persoalan jauh lebih besar ketika pengendalian tidak memadai.
“Jadi selama ini masyarakat adat tradisional yang diperkenankan, bukan masyarakat biasa,” katanya.
Pembakaran yang meluas tidak hanya menimbulkan kerusakan pada tutupan lahan, tetapi juga berhubungan dengan pelepasan emisi ke udara. Dalam revisi UU PPLH, Bambang mendorong pemerintah memperjelas pengaturan mengenai emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana disebut sebagai emisi yang memerlukan standar mutu yang memadai.
Pengaturan baku mutu menjadi relevan karena kebakaran tidak berhenti sebagai persoalan di lokasi kejadian. Asap dan emisi dapat memengaruhi kualitas lingkungan di wilayah yang lebih luas. Kejelasan aturan juga dapat menjadi dasar bagi pengawasan, penilaian dampak, dan penegakan kewajiban pengendalian kebakaran.
Audit Kepatuhan dan Pemantauan Lahan
Selain memperbaiki rumusan aturan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dan pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Audit kepatuhan diperlukan untuk memastikan langkah pencegahan tidak berhenti pada dokumen atau komitmen administratif.
Pemanfaatan citra satelit juga dinilai penting dalam pemantauan area bekas terbakar. Pengawasan dari citra tersebut dapat membantu mencegah penanaman kembali di lahan yang terbakar sebelum penilaian terhadap kondisi dan penyebab kebakaran dilakukan. Langkah ini dapat memperkuat proses evaluasi atas lahan yang terdampak sekaligus menjaga agar pemulihan lingkungan tidak diabaikan.
Revisi UU PPLH pada akhirnya perlu menjaga dua kepentingan secara bersamaan: melindungi hak serta pengetahuan masyarakat adat, dan menutup peluang penggunaan dalih kearifan lokal untuk pembakaran yang tidak bertanggung jawab. Ketelitian dalam mendefinisikan pihak yang berhak, tata cara yang diperbolehkan, standar emisi, serta mekanisme pengawasan akan menentukan efektivitas aturan tersebut di lapangan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pemerhati Minta Masyarakat Adat Dilibatkan?
Pemerhati Minta Masyarakat Adat Dilibatkan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pemerhati Minta Masyarakat Adat Dilibatkan matter?
Pemerhati Minta Masyarakat Adat Dilibatkan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

