Pemda Diminta Efisiensi Anggaran sebelum Minta Tambahan Dana ke Pusat

Pemda Harus Efisienkan Anggaran Sebelum Meminta Tambahan Dana ke Pusat

Tajukpublik.com – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya pemerintah daerah melakukan optimalisasi efisiensi anggaran terlebih dahulu. Langkah strategis ini harus dilakukan sebelum Pemda mengajukan permohonan tambahan dana atau top-up kepada pemerintah pusat. Menurut Tito, Kemendagri tidak akan serta-merta menyetujui setiap usulan tambahan anggaran yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Pemerintah akan lebih dulu membedah kondisi keuangan masing-masing daerah untuk memastikan masih ada atau tidak ruang efisiensi yang bisa dioptimalkan. “Kalau ada yang menyampaikan usulan, buat surat kepada kami agar kami tambah top-up (tambahan anggaran), enggak. Kita akan buka dulu, kita akan bedah (kondisi keuangan daerahnya) dan kita umumkan ke publik,” kata Tito saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2026.

Proses Verifikasi dan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang memang mengalami keterbatasan fiskal. Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa tambahan dana yang diberikan benar-benar dibutuhkan dan akan digunakan secara optimal.

Namun, Tito belum membeberkan secara rinci daerah mana saja yang berpotensi memperoleh tambahan anggaran maupun besaran dana yang dibutuhkan. Sebagai contoh, ia menyinggung kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat mengeluhkan kekurangan anggaran. NTT merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Evaluasi Anggaran di NTT dan Kota Tidore

Menurut Tito, Kemendagri telah mengirim tim untuk mengkaji struktur belanja daerah tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dapat dihemat, seperti belanja operasional, perawatan, dan pemeliharaan. Efisiensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Langkah serupa juga diterapkan di Pemerintah Kota Tidore yang sebelumnya ramai diberitakan berencana merumahkan sejumlah ASN akibat keterbatasan anggaran. “Turun tim kita ke sana, Pak Dirjen Keuangan Daerah menurunkan tim bersama Irjen. Dibedah belanja-belanja operasional, ternyata bisa juga untuk diefisiensikan, digunakan untuk belanja,” ujarnya.

Selain melakukan efisiensi, Tito mengatakan Kota Tidore juga masih memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Setelah dana tersebut dibayarkan dan efisiensi anggaran dilakukan, persoalan pembayaran gaji P3K di daerah itu dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus datang dari tambahan anggaran, tetapi juga dari optimalisasi sumber daya yang sudah ada.

Kehati-hatian dalam Memberikan Tambahan Anggaran

Tito menegaskan pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tambahan anggaran kepada daerah. Tujuannya agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pusat. “Kita akan sangat hati-hati. Jangan nanti daerah pikir, ‘Wah, ini karena mau ada top-up nanti tenang-tenang saja’, enggak, enggak,” ucap Tito. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka sendiri.

Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan daerah akan tambahan dana dan kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan. Pemda Diminta Efisiensi Anggaran sebelum meminta tambahan dana merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.