MPR: Perlu Perbaikan Sistem SPMB dan Penguatan Integritas

MPR: Perlu Perbaikan Sistem SPMB dan Penguatan Integritas

MPR, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya perbaikan sistem SPMB (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan SPMB tidak hanya bergantung pada mekanisme teknis, tetapi juga pada penguatan budaya integritas yang mampu mengurangi praktik korupsi di tingkat penerimaan siswa baru. “MPR mengambil peran aktif dalam mengawasi proses ini, karena sistem pendidikan yang sehat menjadi fondasi bagi pembentukan karakter bangsa,” ujar Lestari, Selasa, 7 Juli 2026.

Permasalahan SPMB dan Pengaduan Masyarakat

Dalam wawancara terkait laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Lestari menyebutkan bahwa selama SPMB 2026, terdapat 301 pengaduan masyarakat yang menunjukkan adanya kecurangan di berbagai jalur penerimaan. Jalur domisili menjadi yang paling banyak dikeluhkan, dengan 187 laporan, diikuti jalur prestasi (69 laporan), jalur afirmasi (33 laporan), dan jalur mutasi (12 laporan). Menurut Lestari, angka ini menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan regulasi yang saat ini berlaku.

“MPR menilai bahwa tanpa penguatan integritas, sistem pendidikan dan pola asuh hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik namun rapuh secara moral,” tambahnya.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Lestari menyebut bahwa pelaksanaan SPMB seringkali terkesan memperlihatkan ketidakseimbangan, baik dalam pengelolaan data maupun dalam pemilihan calon siswa. Ia menekankan bahwa MPR akan terus berperan sebagai pengawas, memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan efisien tetapi juga transparan dan akuntabel.

Langkah yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah

Menurut Lestari, untuk menangani masalah SPMB secara efektif, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret. Hal ini meliputi penyederhanaan aturan, penguatan verifikasi data, dan penerapan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ombudsman, dan pemerintah daerah. “MPR mengusulkan integrasi antarlembaga agar pengawasan lebih terpadu dan tidak hanya menjadi tugas satu pihak,” jelasnya.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik kecurangan yang sering terjadi, seperti pemberian kuota khusus yang tidak diatur secara jelas, atau penggunaan data yang tidak akurat. Lestari juga menyoroti perlunya edukasi antikorupsi yang dilakukan secara sistematis, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional. “MPR berharap bahwa dengan penguatan integritas, proses SPMB bisa menjadi cerminan dari sistem pendidikan yang berkeadilan dan bermutu,” tukasnya.

Di sisi lain, MPR menekankan bahwa perbaikan sistem SPMB adalah bagian dari kebijakan pendidikan jangka panjang. Tidak hanya sekadar mengatasi masalah kecurangan, tetapi juga memastikan bahwa proses ini menjadi wadah untuk mewujudkan penerimaan siswa yang adil dan merata. “MPR akan terus memberikan saran dan evaluasi untuk mengoptimalkan peran SPMB dalam membangun masa depan bangsa,” ujarnya.