Menteri PU Gandeng BKN Perkuat Integritas ASN demi Wujudkan ‘Good Governance’

Kolaborasi PU dan BKN untuk Memperkuat Integritas Aparatur Sipil Negara

Tajukpublik.com – Jakarta – Komitmen kuat telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di dalam lingkungan kementeriannya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan mutu serta integritas para ASN yang bertugas.

Menteri Dody menekankan bahwa kehadiran BKN memiliki peran vital dalam mendukung sistem kepegawaian yang profesional dan berintegritas tinggi. Menurutnya, ASN memegang posisi strategis sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan negara, berada di bawah TNI dan Polri. “Diskusi kita tadi berfokus pada bagaimana BKN dapat membantu Kementerian PU memperkuat ASN yang bertugas di sini. Ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan good governance,” jelas Menteri Dody saat ditemui awak media.

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Dody juga berdialog langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh.

Mengatasi Isu Internal dan Judol

Selain fokus pada kolaborasi, Menteri Dody juga menyoroti sejumlah masalah internal yang perlu segera ditangani. Isu-isu tersebut mencakup kedisiplinan absensi hingga kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai. “Kita telah membahas bagaimana menyelesaikan berbagai masalah ini. Targetnya, ASN di Kementerian PU dapat menunjukkan peningkatan kualitas dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Menurut data yang disampaikan Dody, sekitar 4.000 pegawai atau hampir 10 persen dari total ASN mengalami kendala pada sistem absensi elektronik. Sementara itu, berdasarkan informasi dari PPATK, terdapat sekitar 6.300 pegawai yang terindikasi melakukan transaksi judol. Kasus-kasus ini akan segera ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal.

Dody juga berencana membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan para pegawai melalui dialog rutin. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terkait pengembangan karier serta peran strategis ASN. Kolaborasi dengan BKN pun diharapkan menghasilkan program pembinaan yang terarah dan berkelanjutan secara nasional, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kita tadi berdiskusi bagaimana BKN itu bisa membantu Kementerian PU untuk memperkuat ASN yang bertugas di Kementerian PU. Sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance,”