KemenHAM Tuntut Buku Mandiri Pendidikan HAM untuk Siswa Sekolah Dasar hingga Menengah
Tajukpublik.com – Di Jakarta, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi mendorong Kemendikdasmen agar menyediakan buku tersendiri yang khusus membahas pendidikan HAM bagi peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA. Tujuannya jelas: memperkuat pemahaman tentang HAM sekaligus membentuk karakter moral siswa sejak jenjang pendidikan paling awal.
Pendapat Menteri HAM soal Posisi Materi HAM dalam Kurikulum
Natalius Pigai, Menteri HAM, menegaskan bahwa menyisipkan materi HAM ke dalam mata pelajaran PPKn tidak memadai. Ia berpendapat bahwa substansi HAM harus diajarkan secara utuh dan sistematis agar mampu membentuk etika serta moral peserta didik secara menyeluruh.
“Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah maunya soal hak asasi manusia cuma satu bab atau dua bab saja dimasukkan di buku PPKn. Saya tidak mau dan saya maunya satu buku sendiri,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Status Pembahasan dan Negosiasi
Menurut Pigai, usulan penerbitan buku khusus HAM tersebut kini masih berada dalam tahap pembahasan dan negosiasi bersama Kemendikdasmen. Ia menekankan bahwa pendidikan HAM semestinya memperoleh porsi tersendiri dalam muatan moral dan etika yang merupakan komponen dari komposisi kurikulum nasional.
“SD, SMP, SMA itu perlu memiliki buku hak asasi manusia tersendiri, di luar mata pelajaran PPKn. Dengan begitu, pendidikan HAM dapat diberikan secara lebih terarah dan berkelanjutan kepada peserta didik,” kata Pigai.
Isi Buku dan Kesiapan Sumber Daya
Buku khusus HAM yang dimaksudkan akan memuat materi mengenai hak dan kewajiban secara lebih fokus bagi peserta didik. Cakupannya meliputi penghormatan terhadap martabat manusia serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam keseharian. Pigai menyatakan bahwa KemenHAM telah memiliki para pakar beserta materi pendukung yang memadai untuk mempercepat penyusunan bahan ajar HAM. Keberadaan sumber daya tersebut dinilai mampu memperlancar proses penulisan buku di berbagai jenjang pendidikan.
“Kami memiliki pakar dan materi yang banyak, sehingga buku khusus HAM dapat disusun dalam waktu satu bulan. Ke depan, kami berharap buku HAM dialokasikan sebagai buku wajib atau buku penunjang,” ujar Pigai.
Harapan Jangka Panjang
Pigai berharap hasil pembahasan dengan Kemendikdasmen berujung pada penguatan pendidikan HAM di dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Lebih dari sekadar menambah wawasan kognitif, pendidikan HAM yang dimaksudkan ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku nyata peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menteri Pigai Dorong Buku Khusus Pendidikan?
Menteri Pigai Dorong Buku Khusus Pendidikan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menteri Pigai Dorong Buku Khusus Pendidikan matter?
Menteri Pigai Dorong Buku Khusus Pendidikan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.