Penanganan Karhutla Sumsel Diminta Berbasis Prioritas Risiko
Tajukpublik.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan perlu diarahkan secara lebih presisi, dengan fokus utama pada wilayah yang memiliki ancaman kebakaran paling tinggi. Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, saat meninjau langkah penanganan karhutla di Sumatera Selatan pada Jumat, 18 September 2026.
Djamari menekankan bahwa pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya tidak seharusnya dibagi rata ke seluruh daerah. Penempatan kekuatan perlu didasarkan pada tingkat kerawanan, kondisi lapangan, serta kebutuhan penanganan yang paling mendesak. Dengan pendekatan tersebut, upaya pemadaman maupun pencegahan diharapkan memberi hasil yang sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
“Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran.”
Ia menggambarkan penanggulangan kebakaran sebagai perjuangan langsung menghadapi api. Karena itu, keputusan di lapangan harus memastikan petugas tidak kehabisan tenaga tanpa hasil yang optimal. Penentuan titik prioritas menjadi bagian penting agar sumber daya yang tersedia dapat bekerja secara efektif.
“Kita bertempur dengan api sekarang.”
Pimpinan Lapangan Harus Cepat Menetapkan Fokus
Dalam kunjungan tersebut, Djamari meminta para pimpinan di lapangan mampu membaca situasi secara cepat dan memilih kawasan yang harus didahulukan. Strategi itu penting karena setiap lokasi dapat memiliki tingkat ancaman, akses, serta kebutuhan penanganan yang berbeda.
Penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui pola rutin yang sama dari waktu ke waktu. Hambatan yang muncul di lokasi kebakaran memerlukan respons yang sigap serta keputusan yang tepat. Keterlambatan dalam menentukan langkah dapat membuat api meluas dan meningkatkan tekanan terhadap personel yang bertugas.
Pengelolaan sumber daya yang terarah juga mencakup pemanfaatan informasi mengenai titik panas. Tren penurunan titik panas di Sumatera Selatan menjadi salah satu perkembangan yang dinilai positif dalam penanganan saat ini. Namun, penurunan tersebut tetap perlu dijaga melalui kesiapan di daerah rawan agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pengaturan personel dan pasukan yang lebih tepat telah membantu pelaksanaan penanganan di lapangan. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan memadamkan kebakaran yang sudah terjadi, melainkan juga mengantisipasi lokasi agar tidak kembali terbakar.
“Kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,” kata Raja Juli.
Penegakan Hukum terhadap 50 Tersangka
Selain operasi di lapangan, Djamari memberi perhatian pada proses hukum terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Kepolisian diminta segera menindaklanjuti 50 tersangka yang telah ditetapkan, tanpa membiarkan prosesnya berjalan terlalu lama.
“Jangan berlama-lama. Segera,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebakaran yang kembali muncul pada lokasi yang sama tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kelalaian. Jika ditemukan unsur pelanggaran, aparat diminta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum tersebut mencakup individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran,” ujarnya.
Pesan ini menempatkan penanganan karhutla sebagai pekerjaan yang melibatkan dua jalur sekaligus: pengendalian api di lapangan dan penindakan terhadap pelanggaran. Pemadaman diperlukan untuk membatasi dampak kebakaran, sementara proses hukum penting untuk menegaskan tanggung jawab atas kejadian yang berulang atau disebabkan oleh tindakan yang melanggar aturan.
Pencegahan Tidak Boleh Menunggu Musim Rawan
Djamari turut menekankan bahwa pencegahan harus berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya ketika ancaman kebakaran meningkat. Kesiapan sebelum kebakaran muncul menjadi bagian penting dalam mengurangi beban penanganan ketika api sudah meluas.
“Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan.”
Perencanaan yang matang dan dukungan anggaran pencegahan yang memadai dapat membantu mengurangi kebutuhan pengerahan besar-besaran saat kondisi memburuk. Dalam konteks ini, pencegahan berarti memastikan kesiapan koordinasi, penetapan wilayah perhatian, serta kemampuan mengambil tindakan cepat ketika risiko mulai meningkat.
Karhutla juga tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bergerak dalam arah yang sama. Sinergi tersebut diperlukan agar informasi dari lapangan dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan, baik dalam mencegah kebakaran maupun menangani api yang telah muncul.
Peninjauan di Sumatera Selatan turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kehadiran unsur-unsur tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga penanganan karhutla tetap terukur dan berkelanjutan.
Dengan penempatan sumber daya yang tepat, respons cepat di lapangan, penegakan hukum yang berjalan, serta pencegahan sepanjang tahun, penanganan karhutla di Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman. Langkah tersebut juga diarahkan untuk menekan risiko kebakaran berulang dan memperkuat kesiapsiagaan di wilayah yang paling rentan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Sumsel?
Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Sumsel is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Sumsel matter?
Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Sumsel matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.