Meeting Results: Komisi XI DPR Kawal Aspirasi AGRKI Terkait Implementasi POJK Sertifikasi

Meeting Results: Komisi XI DPR Kawal Aspirasi AGRKI Terkait Implementasi POJK Sertifikasi

Meeting Results – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi POJK Sertifikasi sebagai bagian dari meeting results terkini. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Senayan, Selasa, 30 Juni 2026, menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi Asosiasi Guru Guru Keuangan Indonesia (AGRKI). Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa hasil meeting results ini akan menjadi dasar untuk memastikan aturan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.

Aspirasi AGRKI dan Penyesuaian dengan UU P2SK

Dalam meeting results tersebut, AGRKI mengusulkan agar POJK Sertifikasi diimplementasikan secara seimbang dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Fauzi Amro menegaskan bahwa Komisi XI akan mengawal usulan ini, termasuk meninjau kebutuhan masa transisi untuk memastikan perusahaan serta tenaga ahli di sektor keuangan memiliki waktu untuk beradaptasi. “Masa transisi sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terutama dalam proses pengakuan sertifikasi yang berdampak langsung pada operasional bisnis,” jelas Fauzi.

Langkah Strategis untuk Kebijakan yang Responsif

“Kami ingin setiap aspirasi yang masuk tidak berhenti di ruang rapat, tetapi ditindaklanjuti menjadi solusi melalui koordinasi dengan mitra kerja,” ujar Fauzi. Pernyataan ini menekankan peran Komisi XI sebagai pengawas kebijakan, yang selaras dengan fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam meeting results, Komisi XI juga mempertimbangkan usulan untuk meningkatkan transparansi dalam mekanisme sertifikasi. Langkah ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap keberlanjutan sektor jasa keuangan. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya keselarasan antara regulasi nasional dengan standar internasional agar bisa bersaing secara global.

Pemantauan dan Koordinasi dengan OJK

Hasil meeting results akan segera disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra kerja DPR RI. Komisi XI menekankan bahwa OJK perlu memastikan pelaksanaan POJK tidak hanya formal, tetapi juga bermanfaat bagi keberlanjutan sektor jasa keuangan. “Kami akan terus memantau tindak lanjut dari hasil meeting results ini, termasuk evaluasi efektivitas kebijakan yang dihasilkan,” tambah Fauzi. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap sektor keuangan, yang dianggap kritis dalam mengamankan kepentingan rakyat.

Komisi XI juga mengusulkan perbaikan dalam sistem sertifikasi, termasuk penambahan pelatihan bagi pelaku usaha yang belum siap. Tujuannya adalah agar proses sertifikasi tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga ahli di lapangan. Dalam meeting results, Fauzi menyoroti bahwa RDPU ini menjadi wadah untuk menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan praktisi.

Aspirasi AGRKI terkait implementasi POJK Sertifikasi juga mencakup kebutuhan harmonisasi dengan kebijakan sektor lain, seperti UU Industri dan UU Pemilu. Komisi XI akan memastikan semua saran yang masuk dianalisis secara mendalam sebelum dituangkan ke dalam rekomendasi. Dengan demikian, meeting results ini tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga pedoman konkret dalam mengarahkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Kemitraan DPR dan OJK untuk Efisiensi Regulasi

Kolaborasi antara Komisi XI DPR dan OJK akan menjadi kunci sukses dalam mengimplementasikan POJK Sertifikasi. Fauzi Amro menegaskan bahwa hasil meeting results akan menjadi bahan diskusi dalam rapat bersama OJK untuk memastikan adopsi kebijakan yang tepat. “Kemitraan ini membuka ruang dialog yang lebih terbuka, sehingga kebijakan tidak hanya diambil dari sisi regulator, tetapi juga melibatkan stakeholder di lapangan,” imbuhnya. Selain itu, Komisi XI juga mendorong OJK untuk memperjelas batasan dan syarat sertifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.

Dalam meeting results, pihak DPR juga meminta OJK menyediakan laporan berkala tentang progres implementasi POJK. Langkah ini diharapkan bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi. Selain itu, Fauzi menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengatur struktur sertifikasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan. “Kami ingin kebijakan ini menjadi alat penggerak, bukan hambatan bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan,” tutupnya.