Presiden Soroti Ketimpangan Pengalaman Birokrat dan Masa Jabatan Politik
Tajukpublik.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan setelah menyoroti adanya birokrasi yang tidak selalu berjalan searah dengan kepemimpinan politik maupun kebijakan kementerian. Ia menyebut situasi semacam itu dapat memunculkan figur-figur yang merasa terlalu kuat dalam institusi, hingga digambarkan sebagai “raja kecil”.
Isu tersebut disampaikan Presiden dalam program Presiden Prabowo Menjawab, saat berbincang dengan pimpinan redaksi media di Hambalang, Bogor, Rabu, 16 September 2026. Dalam pembicaraan itu, Prabowo menggunakan istilah “deep state” untuk menggambarkan birokrasi yang sulit diarahkan dan berpotensi menghambat jalannya keputusan pemerintah.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Presiden Prabowo.
Masa Kerja Panjang Harus Menjadi Kekuatan
Presiden membandingkan posisi pejabat politik dengan aparatur sipil negara yang membangun karier dalam waktu jauh lebih lama. Pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan pegawai negeri dan birokrat dapat bekerja hingga puluhan tahun pada kementerian yang sama.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” katanya.
Penguasaan terhadap sistem, prosedur, serta dinamika internal kementerian seharusnya menjadi modal besar bagi negara. Birokrat berpengalaman dapat menjaga kesinambungan administrasi ketika terjadi pergantian menteri atau perubahan arah politik pemerintahan. Pengetahuan yang diperoleh dari masa kerja panjang juga penting agar pelayanan publik dan pelaksanaan program tidak selalu harus dimulai dari awal.
Namun, pengalaman tersebut perlu disertai mekanisme pengawasan yang sehat. Presiden menilai persoalan muncul apabila ada pejabat yang merasa tidak dapat dinilai, dikoreksi, atau dikenai tindakan. Dalam kondisi seperti itu, struktur birokrasi berisiko menjauh dari prinsip bahwa setiap jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak Ada Pejabat yang Kebal Evaluasi
Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada birokrat yang berada di luar jangkauan evaluasi. Hubungan yang terlalu kuat dengan pihak tertentu, baik di lingkungan kementerian maupun pusat kekuasaan, tidak boleh menjadikan seorang pejabat sulit disentuh oleh proses pembinaan atau penegakan disiplin.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” ujarnya.
Pesan tersebut menempatkan akuntabilitas sebagai bagian penting dari pembenahan aparatur negara. Dalam praktik pemerintahan, jabatan direktur jenderal dan posisi strategis lain memegang peran besar dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program, anggaran, aturan teknis, serta layanan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, keselarasan antara pimpinan kementerian dan pejabat pelaksana menjadi unsur penting agar keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif.
Presiden juga mengakui bahwa persoalan ini tidak berlaku bagi seluruh aparatur. Meski demikian, pengalaman yang ia sampaikan menunjukkan adanya kemungkinan ketidakharmonisan antara kementerian dan lembaga ketika seorang pejabat merasa memiliki pengaruh yang terlalu besar di dalam organisasinya.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan. Tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa, itu benar,” kata Presiden.
Penguatan Rekrutmen dan Pembinaan Aparatur
Untuk mencegah persoalan tersebut, pemerintah ingin memperkuat proses sejak tahap awal, mulai dari rekrutmen, evaluasi, pembinaan, hingga persiapan aparatur sebelum menempati jabatan penting. Pendekatan ini menekankan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup; pejabat negara juga perlu memiliki integritas, kesiapan kepemimpinan, serta pemahaman mengenai batas tanggung jawabnya.
Salah satu gagasan yang disampaikan Presiden adalah pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI. Lembaga ini diproyeksikan menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia pemerintahan, termasuk melalui pendidikan bagi calon pejabat pada berbagai tingkatan.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen, sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar Presiden.
Gagasan pendidikan pra-jabatan bagi calon pejabat strategis mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kualitas kepemimpinan administratif. Seorang pejabat yang akan memegang kewenangan besar perlu memahami bukan hanya tugas sektoral, tetapi juga kewajiban untuk bekerja dalam garis kebijakan pemerintah, melayani kepentingan publik, dan terbuka terhadap evaluasi.
Orientasi pada Kompetensi dan Integritas
Presiden menginginkan pengisian jabatan pemerintahan makin berpijak pada kompetensi, integritas, dan kesiapan. Prinsip itu penting untuk memastikan pengalaman panjang dalam birokrasi tidak berubah menjadi sumber kekuasaan pribadi, melainkan tetap menjadi aset bagi lembaga dan masyarakat.
Pembenahan birokrasi pada akhirnya berkaitan langsung dengan kualitas pelaksanaan kebijakan. Ketika hubungan kerja antara pemimpin politik dan aparatur profesional berjalan selaras, keputusan dapat diterjemahkan dengan lebih jelas dan konsisten. Sebaliknya, bila terdapat hambatan internal atau pejabat yang sulit dimintai pertanggungjawaban, tujuan program pemerintahan dapat terhambat.
Penegasan Presiden soal tidak adanya birokrat yang “untouchable” menjadi pesan bahwa pengalaman, jabatan, dan pengaruh di dalam institusi tidak menghapus kewajiban untuk tunduk pada evaluasi. Pemerintah menempatkan pembinaan aparatur serta penguatan pendidikan kepemimpinan sebagai bagian dari langkah untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan bertanggung jawab.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Masa Kerja Panjang Birokrat Disorot Presiden?
Masa Kerja Panjang Birokrat Disorot Presiden is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Masa Kerja Panjang Birokrat Disorot Presiden matter?
Masa Kerja Panjang Birokrat Disorot Presiden matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.