Main Agenda: Legislator: Panja Perfilman Dorong Film Jadi Instrumen Diplomasi Budaya

Main Agenda: Dorong Film Jadi Alat Diplomasi Budaya

Main Agenda menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan di Panja Perfilman DPR RI Komisi VII. Legislator dari Komisi VII, Samuel Wattimena, menjelaskan bahwa diskusi terus berlangsung untuk mengembangkan sektor perfilman Indonesia sebagai bentuk diplomasi budaya. “Main Agenda kami adalah memastikan film menjadi alat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia,” ujarnya dalam wawancara di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Ia menekankan bahwa ekosistem film yang kuat tidak hanya mendukung pertumbuhan industri kreatif, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun citra nasional yang lebih global.

Konten Kualitas sebagai Pilar Utama

Dalam sesi diskusi, Samuel Wattimena menekankan bahwa Main Agenda Panja Perfilman tidak hanya fokus pada teknis produksi, tetapi juga pada kualitas konten. “Kita harus berfokus pada cerita yang memiliki makna mendalam dan mencerminkan identitas Indonesia,” katanya. Menurutnya, film yang diproduksi dengan baik dapat memperkuat narasi budaya, menjembatani pemahaman masyarakat internasional tentang tradisi, seni, dan nilai-nilai lokal. Ia mengingatkan bahwa dalam era digital, konten berkualitas adalah kunci untuk menarik perhatian penonton di seluruh dunia.

“Dengan Main Agenda ini, kita ingin menjadikan film sebagai media komunikasi budaya yang efektif, bukan sekadar hiburan,” tambah Samuel. “Film bisa memperkenalkan keindahan alam, seni tradisional, hingga kehidupan sosial yang unik di Indonesia.”

Peran Pemerintah dalam Membangun Ekosistem

Selain fokus pada kualitas, Main Agenda juga melibatkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem film yang mendukung diplomasi budaya. Samuel Wattimena menuturkan bahwa meskipun sektor perfilman dominan swasta, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. “Pemerintah harus berperan sebagai penggerak dan pengambil kebijakan yang mendorong inovasi, serta memastikan akses ke sumber daya seperti dana pendanaan dan infrastruktur,” jelasnya. Ia menyoroti pentingnya kerja sama antara DPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan industri film.

Samuel juga menyebutkan bahwa pengalaman negara lain, seperti Korea Selatan, membuktikan bahwa film dapat menjadi bagian dari strategi kebudayaan. “Korea Selatan memanfaatkan film sebagai alat ekspor budaya dan menarik investasi,” ujarnya. Ia berharap Indonesia bisa meniru strategi ini dengan memperkuat Main Agenda mereka dalam kemitraan internasional.

Kolaborasi dengan Platform Digital

Salah satu elemen kunci dalam Main Agenda adalah kolaborasi dengan platform digital untuk memperluas jangkauan film Indonesia. Samuel Wattimena menjelaskan bahwa produser dan pengelola bioskop perlu beradaptasi dengan tren media sosial dan streaming. “Dengan digitalisasi, film bisa diakses oleh penonton di mana pun, termasuk pasar internasional,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga harus memastikan regulasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem digital dalam industri film.

“Main Agenda ini juga mencakup peningkatan keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam menciptakan konten yang relevan dengan nilai-nilai nasional,” tambah Samuel. “Dengan demikian, film tidak hanya menjadi produk, tetapi juga menjadi alat perjuangan ideologi dan budaya.”

Strategi Jangka Panjang untuk Diplomasi Budaya

Samuel Wattimena menegaskan bahwa Main Agenda Panja Perfilman memerlukan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan diplomasi budaya. “Kita perlu mengembangkan film-film yang berdurasi lebih panjang, seperti film dokumenter atau seri, agar mampu menyampaikan pesan budaya secara mendalam,” jelasnya. Ia juga menyebutkan pentingnya memperkenalkan film Indonesia di festival internasional atau platform kreatif global, sehingga meningkatkan kesadaran dunia terhadap seni dan budaya tanah air.

Menurut Samuel, Main Agenda ini tidak bisa tercapai hanya dengan satu kebijakan. “Perlu ada konsistensi dari berbagai pihak, termasuk produser, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya,” imbuhnya. Ia menargetkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memiliki film yang mampu bersaing di kancah internasional dan menjadi representasi utama budaya nasional.