Latest Program: Akses KPR Masyarakat Bawah Diperluas lewat Optimalisasi Informasi Keuangan

Penguatan Akses KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Latest Program – Dalam upayanya mendorong perluasan peluang pembiayaan perumahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya perbankan memberikan akses lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini bertujuan mempercepat terwujudnya Program Tiga Juta Rumah, yang dianggap menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan perumahan warga ekonomi menengah ke bawah.

Menteri yang biasa disapa Ara ini mengungkapkan, penyempurnaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi kunci dalam mempercepat proses pembiayaan rumah. Ia menekankan bahwa akses ke KPR tidak boleh dibatasi, sehingga perlu dukungan dari institusi terkait untuk memastikan kelancaran.

“Saya datang ke OJK enam kali untuk memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memperoleh akses kredit. Jangan sampai akses ini ditutup,” tutur Ara dalam peluncuran optimisasi sistem informasi keuangan, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Dalam menyampaikan harapan tersebut, Ara mengingatkan bahwa penyaluran pembiayaan tetap harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Namun, ia menekankan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat kecil harus menjadi prioritas.

Kebijakan OJK yang Memperkuat Sinergi

Kebijakan optimalisasi SLIK menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung perumahan bagi MBR. Dengan penerapan sistem ini, data kredit yang telah lunas wajib diperbarui dalam waktu tiga hari kerja, berbeda dengan sebelumnya yang bisa memakan waktu hingga satu bulan. Hal ini diharapkan mengurangi hambatan dalam pengajuan kredit baru.

“Dengan SLIK ini, data kredit akan lebih akurat, terkini, dan dapat dipercaya. Ini mendukung efektivitas fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.

OJK juga mengatur bahwa hanya kredit di atas Rp1 juta yang dicatat dalam SLIK. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas data nasional, sehingga menjadi acuan yang lebih andal untuk pengambilan keputusan.

Insentif Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli Rumah Subsidi

Di samping optimisasi SLIK, pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal untuk memperkuat program perumahan subsidi. Beberapa di antaranya meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemberlakuan gratiskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Insentif tambahan juga diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), yang ditujukan untuk mendorong pembelian rumah subsidi.

Ara menjelaskan bahwa kuota rumah subsidi kini meningkat menjadi 310 ribu unit, dari sebelumnya 228 ribu unit. Penambahan kuota ini diakui sebagai hasil kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan OJK. Dengan kombinasi kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan perumahan subsidi lebih mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.