Key Strategy: PKP Perkuat Kebijakan Hunian Berimbang Perluas Akses Rumah MBR

PKP Perkuat Kebijakan Hunian Seimbang untuk Meningkatkan Akses Rumah MBR

Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan akses hunian layak, Key Strategy menjadi prioritas utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini bertujuan memperluas peluang memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerapan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi rumah layak huni secara berkelanjutan. Penguatan Key Strategy ini diungkapkan oleh Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP saat mengiringi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat, 10 Juli 2026.

Struktur Hunian Berimbang dan Regulasi Pendukung

Penerapan Key Strategy melibatkan pembentukan struktur hunian yang seimbang, yaitu satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, serta minimal tiga rumah sederhana dalam satu kawasan utuh. Rini Dyah Mawarty, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem perumahan yang lebih adil dan inklusif. “Dengan Key Strategy, kita bisa mengoptimalkan penggunaan lahan dan memastikan kebutuhan perumahan semua lapisan masyarakat terpenuhi,” katanya. Selain itu, pemerintah juga terus menyempurnakan peraturan pendukung seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak daerah, serta skema pendanaan lahan.

Kebijakan hunian seimbang diharapkan mampu memperkuat keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan perumahan. Dengan aturan yang jelas, pengembang besar diharapkan lebih aktif membangun unit rumah terjangkau bagi MBR. Rini menyebutkan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk mendorong ketersediaan rumah vertikal bersubsidi, yang bisa memperluas akses hunian bagi masyarakat. Pengembangan rumah vertikal ini diperkirakan dapat mengurangi tekanan pada lahan terbatas di kota-kota besar sekaligus menawarkan solusi hunian modern dan ekonomis.

Pelaksanaan Kebijakan dan Kolaborasi dengan DPR

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke PIK 2 bukan hanya untuk meninjau kawasan hunian, tetapi juga sebagai bentuk kolaborasi dalam mengevaluasi kebijakan perumahan nasional. Dalam Key Strategy ini, pemerintah dan lembaga legislatif sepakat memperkuat koordinasi agar kebijakan lebih mudah diimplementasikan. Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, menilai PIK 2 menjadi contoh nyata keberhasilan perumahan berbasis Key Strategy. “Kawasan ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tidak hanya bagi Tangerang, tetapi juga untuk wilayah sekitar,” tambahnya.

“Saya mewakili pimpinan dan seluruh anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi pengembangan Pantai Indah Kapuk. Kawasan ini memiliki dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi Kabupaten Tangerang, tetapi juga Jakarta dan seluruh Indonesia,”

Lasarus menekankan bahwa Key Strategy harus diintegrasikan ke dalam strategi nasional untuk menciptakan kawasan permukiman yang lebih berkelanjutan. Ia mengingatkan pentingnya regulasi yang konsisten agar pengembangan perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga mempersiapkan infrastruktur hunian untuk masa depan. Kolaborasi antara PKP dan DPR diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran rumah layak huni.

Sebagai bagian dari Key Strategy, pemerintah juga sedang menyiapkan skema subsidi untuk rumah vertikal. Skema ini akan memungkinkan MBR mendapatkan unit hunian dengan harga lebih terjangkau, terutama di area padat penduduk. Rini mengungkapkan bahwa pengembangan rumah vertikal ini juga diimbangi dengan penguatan pelayanan kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan fasilitas transportasi. “Kebijakan hunian seimbang harus diiringi peningkatan kualitas layanan infrastruktur,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga sedang meninjau kembali regulasi terkait pajak dan birokrasi agar proses perizinan lebih mudah.

Implementasi Key Strategy diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah akses hunian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah mengungkapkan bahwa program ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari skala kecil hingga besar, agar tidak terjadi keterlambatan. Rini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada partisipasi masyarakat dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya rumah layak huni. Dengan Key Strategy yang terus diperkuat, PKP berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam mencapai keadilan perumahan di Indonesia.