Key Strategy: Menkomdigi: Berantas Judol Kini Bidik Seluruh Ekosistem

Key Strategy: Menkomdigi Perkuat Pemberantasan Judol dengan Menyasar Ekosistem Digital

Key Strategy – Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan perubahan strategi penting dalam upaya pemberantasan judi online (judol). Strategi ini tidak hanya fokus pada pemblokiran situs judi, tetapi juga mencakup penguasaan seluruh ekosistem kejahatan digital yang mendukung operasional judol. Meutya menekankan bahwa pendekatan baru ini bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan secara holistik, mulai dari pengendalian akses ke situs, pengawasan aliran dana, hingga penegakan hukum terhadap pelaku.

Strategi Lintas Instansi untuk Penanganan Komprehensif

Menurut Meutya, kolaborasi antarlembaga menjadi bagian integral dari key strategy ini. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), sektor perbankan, serta institusi penegak hukum. Ia menegaskan bahwa penindasan judol harus dilakukan secara menyeluruh, karena menghentikan akses ke situs saja tidak cukup untuk mengurangi dampak negatif kejahatan tersebut.

“Key Strategy ini adalah langkah strategis untuk menjangkau seluruh aspek ekosistem digital yang terlibat dalam judi online,” ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. “Dengan pendekatan komprehensif, kita dapat memastikan keberlanjutan pemberantasan judol di masa depan.”

Pendekatan ekosistem ini melibatkan pelibatan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet, pengguna aplikasi, dan operator jaringan. Menkomdigi menegaskan bahwa key strategy yang diusung mencakup tiga aspek utama: penegakan regulasi, penindasan aktivitas kejahatan, serta edukasi masyarakat. Selain itu, strategi ini juga dirancang untuk mendukung ekosistem digital yang lebih sehat dan transparan.

Regulasi P2SK Jadi Fondasi Strategi Pemberantasan Judol

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi dasar utama bagi key strategy ini. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memperkuat peran kemkomdigi dalam mengendalikan risiko kejahatan digital, termasuk judi online. Regulasi ini memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun teknologi, terlibat dalam upaya menekan aktivitas judol secara bersama.

Kemkomdigi juga mengungkapkan bahwa selama periode 20 Oktober 2024 hingga saat ini, mereka telah melakukan penindakan terhadap sekitar 3,7 juta situs dan konten yang berhubungan dengan judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait kegiatan judol telah dilaporkan, dengan 32.500 di antaranya ditutup. Hasil ini menjadi bukti efektivitas key strategy dalam mengendalikan masalah ini.

Menkomdigi menambahkan bahwa key strategy ini juga melibatkan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan memantau aktivitas judol secara real-time. Dengan sistem monitoring yang lebih canggih, pemerintah dapat merespons kejahatan digital lebih cepat dan tepat. Selain itu, perluasan kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sipil diharapkan mampu membangun kesadaran dan partisipasi dalam pemberantasan judol.

Strategi pemberantasan judol ini tidak hanya menargetkan penyedia layanan, tetapi juga mendorong transparansi di seluruh rantai nilai ekosistem digital. Dengan key strategy yang terpadu, pemerintah berharap mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna internet, terutama generasi muda yang cenderung rentan terhadap pengaruh judi online. Menkomdigi menekankan bahwa langkah ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika kejahatan digital yang semakin kompleks.