Key Strategy: DPR: Wacana Layer Baru Cukai Rokok Jangan Lemahkan Penegakan Hukum

Key Strategy: DPR Ingatkan Layer Baru Cukai Rokok Jangan Lemahkan Penegakan Hukum

Key Strategy – Jakarta, 25 Juni 2026 – Anggota Komisi III DPR, Agung Widyantoro, mengingatkan bahwa diskusi seputar penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) harus dijaga agar tidak melemahkan penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal, termasuk reformasi tarif cukai, perlu tetap memprioritaskan kekakuan hukum sebagai fondasi utama dalam mengatasi praktik rokok ilegal. “Kebijakan ini harus menjadi strategi yang tidak mengurangi kemampuan pemerintah untuk memastikan keadilan dalam pengawasan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Perspektif Hukum: Kekakuan dan Akuntabilitas

Agung mengemukakan bahwa ketebalan lapisan tarif cukai tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan proses hukum. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang diusulkan perlu didasari prinsip transparansi dan keadilan. “Key Strategy dalam perencanaan cukai harus menjaga keseimbangan antara keuntungan keuangan dan keberhasilan penegakan hukum,” jelasnya. Menurutnya, jika tarif cukai diatur secara longgar, masyarakat bisa merasa bahwa pelaku ilegal memiliki ruang untuk berkembang tanpa hukuman yang tegas.

“Hukum adalah alat pemangkasan, bukan penghalang. Jika kita melemahkan hukum karena lapisan tarif yang diubah, maka key strategy ini bisa berujung pada kebocoran penerimaan negara dan merugikan keberlanjutan kebijakan,” tambah Agung.

Analisis: Kebijakan Cukai dan Kinerja Sistem Pengawasan

Dalam kesempatan tersebut, Agung juga membahas kinerja sistem pengawasan yang saat ini dirasa masih kurang optimal. Ia menyoroti bahwa dominasi produksi rokok ilegal berdampak signifikan pada pendapatan negara serta keadilan pasar. “Key Strategy dalam memperkuat kebijakan cukai harus melibatkan koordinasi antar instansi agar tidak ada celah bagi pelaku ilegal untuk beroperasi dengan bebas,” kata legislator yang juga merupakan anggota fraksi Partai NasDem ini.

“Tarif cukai yang diatur secara efektif bisa menjadi pendorong penindasan rokok ilegal, tetapi jika kita melemahkan hukum karena kebijakan fiskal yang tidak seimbang, maka key strategy ini bisa tergagalkan,” tambahnya.

Kasus Nyata: Upaya Pemprov Jabar dan Bea Cukai

Sebagai contoh, Pemprov Jabar dan Bea Cukai beberapa waktu lalu berhasil memusnahkan ratusan juta batang rokok ilegal melalui operasi pengawasan yang intens. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap industri tembakau. Namun, Agung memperingatkan bahwa kebijakan layer baru harus didukung oleh penguatan mekanisme hukum yang lebih ketat, agar tidak berubah menjadi alat legitimasi bagi pelaku ilegal.

“Key Strategy dalam pengoptimalan cukai adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi fungsi hukum sebagai alat pengawasan. Jika tidak, maka efek jera akan sulit dicapai, dan penerimaan negara akan terus tergerus,” jelasnya.

Strategi Nasional: Kebijakan Cukai sebagai Alat Kesehatan

Agung menambahkan bahwa kebijakan cukai rokok harus menjadi bagian dari key strategy nasional dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten akan mendorong perubahan perilaku, sementara kebijakan tarif yang baik bisa menjadi pendorong ekonomi sektor kesehatan. “Key Strategy ini harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong kesehatan masyarakat, bukan sekadar pengumpulan pendapatan,” tegasnya.

Menurut anggota DPR ini, lapisan tarif yang ditambahkan bisa memberikan insentif bagi produsen rokok legal untuk meningkatkan produksi. Namun, jika tidak diiringi oleh penegakan hukum yang ketat, maka pelaku ilegal akan tetap mendominasi pasar. “Dengan key strategy yang tepat, kita bisa menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Peran DPR dalam Penegakan Hukum

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan cukai tetap menjadi alat penegakan hukum yang efektif. Agung menegaskan bahwa lembaga ini harus terus berperan sebagai pengawas dan penjamin keberlanjutan kebijakan. “Key Strategy dalam reformasi cukai adalah menjaga konsistensi antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum, sehingga tidak ada pelaku ilegal yang terlalu berani menyalahi aturan,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. “Key Strategy ini tidak hanya tentang perubahan tarif, tetapi juga tentang kesadaran kolektif dalam memerangi rokok ilegal. Tanpa dukungan dari masyarakat, maka kebijakan cukai tidak akan berjalan optimal,” pungkasnya.