Key Strategy: DPR: Kebijakan Bebas Visa Dongkrak Ekonomi dan Daya Saing Pariwisata

DPR: Key Strategy untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Pariwisata

Key Strategy – Jakarta, Jumat 26 Juni 2026 — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) adalah strategi penting dalam meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak langsung pada sektor pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas.

“BVK merupakan salah satu key strategy yang mampu memacu dinamika perekonomian nasional, karena memungkinkan pertumbuhan bisnis dan investasi dari sektor kepariwisataan,” ujar Evita dalam diskusi terkait kebijakan tersebut.

Analisis Dampak Kebijakan Bebas Visa

Pendapat Evita mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata yang melihat potensi BVK dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Dalam sesi dialog, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bisa menarik wisatawan internasional, terutama dari negara-negara yang memiliki kebijakan visa lebih ketat.

“Key Strategy seperti BVK memberikan peluang baru untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata pada penerimaan pajak dan keterlibatan ekonomi kreatif,” tambahnya.

Evita juga memaparkan bahwa kebijakan BVK akan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor, seperti perhotelan, transportasi, dan industri kuliner. Ia menjelaskan bahwa setiap kunjungan wisatawan asing berpotensi menggerakkan rantai pasokan yang melibatkan ribuan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

“Dengan key strategy ini, kita bisa mengeksplorasi potensi ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya,” ujarnya.

Menurut data Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2025 mencapai 14 juta orang, dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan negara sekitar 4,5%. Evita menilai BVK bisa meningkatkan angka ini secara signifikan jika dijalankan dengan tepat. “Key strategy seperti ini adalah jalan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” papar legislator yang juga fokus pada ekonomi kreatif. Ia menyoroti perluasan kebijakan BVK sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing di tengah kompetisi global.

Penerapan Formula 8+1 dengan Prinsip Selektif

Kebijakan BVK akan diterapkan dengan formula 8+1, yang mencakup delapan negara yang sudah menjalin kerja sama, serta satu negara tambahan yang akan ditentukan melalui evaluasi. Evita menekankan bahwa penerapan formula ini perlu berdasarkan prinsip selektif, transparan, dan berkelanjutan.

“Dengan key strategy 8+1, kita bisa memastikan bahwa wisatawan yang masuk memiliki kualitas tinggi dan mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian,” jelasnya.

Evita juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti keamanan nasional, pengelolaan visa, dan dampak terhadap masyarakat lokal. Ia berharap formula ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga. “Key strategy ini harus dijalankan secara terukur, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa kebijakan BVK akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan mengurangi hambatan administratif, wisatawan asing bisa lebih mudah mengakses destinasi wisata yang menawarkan pengalaman unik. Evita menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari key strategy nasional untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi. “Pariwisata bukan hanya industri, tetapi juga pintu masuk untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.