Key Discussion: Komisi VII DPR Minta Evaluasi Anggaran Pariwisata Fokus pada ‘Outcome’

Komisi VII DPR Dorong Evaluasi Anggaran Pariwisata Berbasis ‘Key Discussion’ dan Outcome

Key Discussion menjadi topik utama dalam rapat evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Anggota Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mengusulkan pendekatan baru dalam penilaian kinerja anggaran yang lebih menekankan hasil nyata (outcome) daripada tingkat penyerapan dana (serapan). “Key Discussion ini penting karena kita ingin mengukur apakah anggaran benar-benar memberikan dampak yang diharapkan bagi sektor pariwisata,” jelasnya. Evita menekankan bahwa laporan anggaran masa depan harus mencerminkan efektivitas program, bukan hanya volume kegiatan, agar mampu memberikan gambaran objektif tentang kontribusi dana pada pertumbuhan industri wisata.

Langkah Komisi VII untuk Meningkatkan Transparansi Anggaran

Evita Nursanty menyoroti bahwa anggaran promosi yang dikelola Kementerian Pariwisata perlu diukur melalui indikator yang lebih jelas, seperti peningkatan jumlah wisatawan atau pertumbuhan penerimaan pendapatan. “Key Discussion yang kita lakukan saat ini bertujuan mengidentifikasi mana bagian anggaran yang efektif dan mana yang belum optimal,” tambahnya. Ia juga mengkritik rendahnya penyerapan anggaran di beberapa satuan kerja strategis, seperti Badan Pemasaran Wisata (BPO) Labuan Bajo dan Poltekpar Bali. “Mungkin bisa dijelaskan mengapa anggaran di sana belum terealisasi secara maksimal, dan bagaimana perbaikan akan dilakukan,” katanya dalam sesi diskusi.

Dalam konteks Key Discussion, Evita menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan data kinerja dengan kebutuhan kebijakan jangka panjang. “Kita perlu melihat apakah program yang dijalankan benar-benar mendorong keberlanjutan pariwisata, termasuk kemampuan daerah dalam mengelola destinasi secara mandiri.” Selain itu, ia menyarankan agar evaluasi anggaran mencakup aspek keberlanjutan, seperti dampak lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor ini.

Respons Menpar: Outcome Dilihat dari Devisa dan Kunjungan Wisatawan

Menanggapi Key Discussion yang diajukan Komisi VII, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa Kementerian menggunakan dua indikator utama untuk menilai outcome: devisa dan kunjungan wisatawan. “Kita melihat apakah anggaran benar-benar mendorong pertumbuhan sektor ini, baik dari segi pendapatan maupun volume pengunjung,” katanya. Data terbaru menunjukkan bahwa devisa pariwisata pada 2025 mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan Rp305,47 triliun. Angka ini, menurut Menpar, mencerminkan keberhasilan Kedeputian Pemasaran dalam mengoptimalkan anggaran.

Menteri Widiyanti juga menyebutkan bahwa upaya meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara (wisatawan dalam negeri) menjadi fokus utama anggaran 2025. “Key Discussion ini mengarah pada strategi kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan badan usaha untuk menekan biaya transportasi selama musim liburan.” Pemerintah telah memberikan diskon tiket pesawat, kereta api, dan kapal feri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan daya beli wisatawan dalam negeri, meski hasilnya masih diperhitungkan secara perlahan.

Kemungkinan Perubahan dalam Sistem Evaluasi Anggaran

Key Discussion ini memicu rencana perubahan dalam cara mengukur kinerja anggaran. Menurut Evita, evaluasi harus tidak hanya fokus pada jumlah kegiatan, tetapi juga efektivitasnya dalam mencapai target pembangunan. “Misalnya, anggaran untuk promosi destinasi harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah kunjungan,” katanya. Ia menilai metode evaluasi yang lama terlalu sederhana, sehingga kurang mampu menggambarkan kontribusi anggaran terhadap kinerja sektor pariwisata secara menyeluruh.

Selain itu, Evita meminta Kementerian Pariwisata untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai realisasi anggaran yang mencapai 95,92% dari DIPA Rp1,49 triliun. “Key Discussion ini bisa menjadi awal untuk menyempurnakan sistem pengelolaan dana, terutama di satuan kerja strategis yang kurang optimal.” Evita yakin bahwa dengan pendekatan yang lebih berbasis hasil nyata, evaluasi anggaran bisa menjadi alat yang lebih akurat untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengarahkan alokasi dana ke area yang lebih strategis.

Potensi Dampak Key Discussion pada Perencanaan Anggaran Masa Depan

Key Discussion yang dilakukan Komisi VII diharapkan bisa menjadi pedoman untuk perencanaan anggaran 2026 dan seterusnya. Evita menyatakan bahwa dengan memahami mana bagian anggaran yang paling produktif, pemerintah dapat mengalokasikan dana secara lebih efisien. “Key Discussion ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga bagian dari proses perencanaan yang lebih matang,” ujarnya. Ia menilai bahwa metode evaluasi yang kini digunakan, meski sudah lebih baik, masih perlu dievaluasi lagi untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan transparan.

Dalam diskusi, beberapa anggota Komisi VII juga menekankan perlunya keterlibatan lembaga eksternal, seperti lembaga riset atau perusahaan jasa, untuk menilai efektivitas program. “Key Discussion ini harus mencakup perspektif luas, bukan hanya dari internal kementerian,” kata seorang anggota. Ia menambahkan bahwa transparansi data akan membantu publik memahami bagaimana anggaran digunakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, mereka menyarankan agar sistem evaluasi mencakup parameter kepuasan wisatawan dan perbandingan dengan target tahun sebelumnya untuk mengukur pertumbuhan.