Nasional

Kemnaker: Upah Minimum 2027 Tetap Mengacu PP Nomor 49/2025

xl_1792580078644926_9f108c5bd8_berita_pusat-pemberitaan

Kemnaker Tegaskan Upah Minimum 2027 Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2025

Tajukpublik.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 tetap akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi dasar penghitungan penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Penegasan itu disampaikan Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. Menurutnya, ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 tetap menjadi rujukan khusus dalam proses penetapan upah minimum untuk 2027.

“Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Dhatun.

Dalam regulasi tersebut, indeks tertentu atau alfa ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu unsur dalam formula penyesuaian upah minimum di setiap daerah.

Formula Upah Minimum Memperhatikan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemnaker menjelaskan bahwa formula penyesuaian upah minimum tetap menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel utama. Kedua faktor itu digunakan untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan daya beli pekerja serta kemampuan dunia usaha dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak atau KHL tetap menjadi aspek penting dalam pembahasan penetapan upah minimum. Namun, KHL tidak dihitung secara langsung dalam formula penyesuaian upah minimum. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dhatun menyampaikan bahwa pekerja atau buruh harus memperoleh upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Meski demikian, kebijakan upah minimum juga perlu mempertimbangkan karakteristik serta kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

“Pekerja/buruh harus memperoleh upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, penetapan upah minimum tidak hanya melihat satu faktor. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi daerah yang berbeda-beda, termasuk perkembangan ekonomi setempat dan keseimbangan kepentingan antara pekerja dengan perusahaan.

Peran KHL dalam Penentuan Indeks Tertentu

Meski KHL tidak masuk secara langsung dalam rumus penyesuaian upah minimum, Kemnaker menegaskan bahwa unsur tersebut tetap tercermin dalam penentuan indeks tertentu. Artinya, pertimbangan kebutuhan hidup layak tetap memiliki peran dalam proses penetapan nilai alfa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.

Penentuan indeks tertentu juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, serta prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjaga perlindungan terhadap pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

Kemnaker menilai mekanisme tersebut penting karena setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi yang tidak selalu sama. Penetapan upah minimum perlu dilakukan dengan dasar aturan yang berlaku dan mempertimbangkan situasi nyata di tingkat daerah.

Usulan KSPI Belum Menjadi Keputusan Final

Terkait kenaikan upah minimum 2027, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut disebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

KSPI juga menilai rentang kenaikan itu sesuai dengan perhitungan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025. Namun, Kemnaker menegaskan bahwa aspirasi dari serikat pekerja atau buruh merupakan bagian penting dari dialog sosial, bukan penetapan akhir besaran upah minimum.

Menurut Dhatun, besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2027 nantinya tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme penetapan yang berlaku. Karena itu, usulan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen belum dapat dianggap sebagai keputusan final.

“Besaran kenaikan UMP 2027 nantinya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penetapan yang berlaku,” kata Dhatun.

Pada akhirnya, Kemnaker menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 akan tetap mengikuti formula serta mekanisme dalam PP Nomor 49 Tahun 2025. Pembahasan kebijakan ini akan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, kebutuhan hidup layak, dan kondisi ekonomi setiap daerah.

FAQ Upah Minimum 2027

Apakah upah minimum 2027 sudah ditetapkan?

Belum. Besaran kenaikan UMP 2027 masih harus ditentukan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan apa yang digunakan untuk penetapan upah minimum 2027?

Kemnaker menyatakan penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.

Apakah usulan kenaikan KSPI sebesar 7,5 hingga 9,5 persen pasti berlaku?

Tidak. Usulan KSPI merupakan aspirasi serikat pekerja dalam dialog sosial dan belum menjadi keputusan final mengenai kenaikan upah minimum 2027.

Faktor apa saja yang diperhitungkan dalam penyesuaian upah minimum?

Formula penyesuaian mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. KHL juga tetap menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan indeks tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *