Kejagung Dorong Sistem Pemulihan Hak Korban yang Lebih Terpadu
Tajukpublik.com – Kejaksaan Agung menyiapkan lima arah kebijakan untuk memperkuat pemulihan kerugian dan perlindungan hak korban tindak pidana. Rangkaian langkah ini ditujukan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga memberi hasil nyata bagi korban, termasuk ketika suatu perkara melibatkan jumlah korban yang besar.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, pembenahan diperlukan karena pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian masih dapat menghadapi persoalan teknis. Tantangan itu menjadi lebih rumit dalam perkara dengan banyak pihak yang dirugikan, terutama saat aset perlu ditelusuri, klaim perlu diverifikasi, dan pengembalian harus dilakukan secara tertib.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Agenda penguatan mekanisme pemulihan korban juga menjadi bagian dari pembahasan dalam Seminar Nasional Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Gedung Balai Kartini, Jakarta.
Regulasi Internal dan Komunikasi untuk Korban
Langkah pertama adalah penyusunan peraturan internal kejaksaan yang mengatur mekanisme pemulihan aset secara menyeluruh. Aturan itu dirancang mencakup tata kelola klaim korban, kerja sama lintas lembaga, hingga saluran komunikasi dan pelaporan yang dapat diakses korban.
“Yang pertama, memperkuat kerangka regulasi internal kejaksaan melalui penyusunan peraturan kejaksaan yang mengatur secara komprehensif mekanisme pemulihan aset. Penanganan klaim korban, koordinasi antarlembaga, serta sistem komunikasi pelaporan kepada korban,” kata Burhanuddin.
Keberadaan prosedur yang jelas penting agar korban memahami tahapan yang sedang berjalan dan hak apa saja yang dapat ditempuh. Pada saat yang sama, petugas penegak hukum memerlukan pedoman yang seragam untuk menangani klaim serta memastikan proses pemulihan berjalan konsisten.
Skema Kolektif untuk Perkara dengan Banyak Korban
Kebijakan kedua berfokus pada penyelesaian kolektif bagi perkara dengan korban dalam jumlah besar dan nilai kerugian yang signifikan. Dalam kerangka ini, Kejagung membuka ruang penggunaan instrumen kepailitan apabila seluruh persyaratan hukum yang berlaku terpenuhi.
“Kami mendorong pengembangan mekanisme penyelesaian kolektif profesional bagi perkara dengan jumlah korban yang besar. Termasuk pemanfaatan instrumen kepailitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pendekatan kolektif diharapkan membantu penanganan perkara secara lebih terukur ketika banyak korban mengajukan tuntutan serupa. Verifikasi klaim, pembagian hasil pemulihan, serta koordinasi antarpihak memerlukan pengelolaan yang transparan agar setiap korban memperoleh kepastian mengenai proses yang ditempuh.
Penelusuran Aset Sejak Tahap Penyidikan
Langkah ketiga menempatkan penelusuran dan pemulihan aset sebagai proses yang terhubung sejak perkara mulai disidik hingga putusan dijalankan. Dengan skema terintegrasi, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dapat diidentifikasi lebih awal dan peluang pengembalian kerugian korban dapat dioptimalkan.
“Kami membangun sistem penelusuran dan pemulihan aset yang terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Guna memaksimalkan pengembalian kerugian korban,” ucap Burhanuddin.
Penelusuran aset bukan semata urusan administratif. Langkah ini menentukan apakah putusan yang memberikan hak restitusi atau bentuk pemulihan lain dapat benar-benar diwujudkan. Karena itu, penanganan perkara perlu memperhatikan keberadaan dan status aset sejak awal, bukan hanya setelah putusan memperoleh kekuatan hukum.
Aturan Pelaksana Perlindungan Saksi dan Korban
Prioritas keempat adalah mendorong penyusunan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut akan diarahkan pada prosedur restitusi, kompensasi, pemeriksaan klaim, pelaksanaan putusan, serta sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diaudit.
“Kami akan mendorong pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya yang mengatur tentang tata cara restitusi, kompensasi, verifikasi klaim, pelaksanaan putusan, serta mekanisme pelaporan yang transparan dan dapat diaudit,” kata Burhanuddin.
Aturan pelaksana dibutuhkan agar ketentuan perlindungan korban dapat diterapkan dalam langkah yang konkret. Transparansi proses juga penting untuk menjaga akuntabilitas, khususnya ketika terdapat banyak pihak yang mengajukan klaim atas kerugian dari perkara yang sama.
Penguatan Kerja Sama Lintas Lembaga
Langkah kelima menekankan perlunya koordinasi yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Pemulihan hak korban kerap membutuhkan keterhubungan antara proses penanganan perkara, verifikasi dokumen, penelusuran aset, serta pelaksanaan putusan.
“Kami akan perkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga terkait lainnya. Guna memastikan efektivitas perlindungan dan pemulihan hak korban,” ujarnya.
Burhanuddin juga menyoroti perlunya menyatukan beragam pandangan dalam penyusunan satu aturan yang dapat diterapkan secara rasional. Ia menilai perbedaan pemikiran harus dicarikan titik temu agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan dapat digunakan dalam praktik.
“Kami akan membuat satu aturan yang kira-kira bisa kita rasionalkan. Kadang-kadang satu pemikiran dari satu orang berbeda, kita rasionalkan, kita cari jalan terbaiknya,” katanya.
Dalam seminar tersebut, Kejagung menerima dan mendukung policy brief mengenai mekanisme pemulihan kerugian korban secara kolektif. Ketua Umum PIKI yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan bahwa pembahasan perlu menghasilkan solusi yang benar-benar berpihak pada keadilan dan kepastian hukum bagi korban.
“Jadi bagaimana kami membuat suatu seminar ini yang memang punya basis memperjuangkan keadilan bagi para korban-korban itu. Karena bicara hukum itu kita bicara soal bagaimana membela keadilan dan kebenaran,” ujar Maruarar Sirait.
Lima langkah yang disiapkan Kejagung menunjukkan arah bahwa keberhasilan penegakan hukum juga perlu diukur dari kemampuan negara memulihkan hak pihak yang dirugikan. Regulasi yang jelas, penelusuran aset yang dilakukan sejak dini, prosedur kolektif yang profesional, serta koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting agar korban memperoleh perlindungan dan kepastian yang lebih nyata.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kejagung Siapkan Lima Langkah Strategis Pemulihan?
Kejagung Siapkan Lima Langkah Strategis Pemulihan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kejagung Siapkan Lima Langkah Strategis Pemulihan matter?
Kejagung Siapkan Lima Langkah Strategis Pemulihan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

