DPR Minta Alokasi Anggaran Rekonstruksi Faskes Manggarai
Tajukpublik.com – DPR Minta Alokasi Anggaran Rekonstruksi fasilitas kesehatan menjadi agenda utama setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Jumat, 21 Agustus 2026. Sekitar 384 fasilitas kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat mengalami kerusakan, dengan tingkat kerusakan yang berkisar dari ringan hingga total. Informasi ini dirilis langsung dari posko penanganan bencana tingkat provinsi dan menjadi dasar bagi langkah-langkah pemulihan yang kini sedang digodok oleh lembaga legislatif.
Skala Kerusakan dan Kebutuhan Mendesak
Kerusakan yang menimpa ratusan fasilitas kesehatan tersebut mencakup bangunan rumah sakit, puskesmas, serta posyandu di berbagai kecamatan. Sebagian besar struktur mengalami retak pada dinding, kerusakan atap, hingga robohnya seluruh bangunan sehingga tidak lagi dapat difungsikan. Kondisi ini memaksa tenaga medis untuk memindahkan layanan ke lokasi alternatif, termasuk tenda-tenda darurat yang didirikan di area terbuka sekitar fasilitas yang rusak.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, secara tegas menyatakan bahwa rumah sakit lapangan tidak dirancang untuk beroperasi dalam jangka panjang. Ia mendesak agar dukungan dari Komisi IX DPR RI diarahkan secara spesifik untuk pembangunan rumah sakit permanen di Pulau Flores.
“Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores. Ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun,” ujar Melki.
Peninjauan Lapangan oleh Komisi IX DPR RI
Menindaklanjuti laporan kerusakan, Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, memimpin rombongan yang turut melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa kapasitas layanan kesehatan tetap memadai bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana,” ujar Charles dalam pernyataannya yang dikutip pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Charles menegaskan bahwa hasil observasi lapangan diharapkan memicu langkah konkret dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya intervensi terukur agar ketersediaan pelayanan kesehatan tidak terganggu dalam jangka panjang.
“Harapan kami dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai,” kata Charles.
Operasi Medis Sementara di Tenda Darurat
Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa sejumlah layanan medis terpaksa dipindahkan ke area terbuka. Tenda-tenda darurat difungsikan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif bagi pasien bersalin. Meskipun sarana fisik dinilai memprihatinkan, pelayanan medis bagi korban luka maupun ibu bersalin tetap berjalan sesuai standar operasional yang berlaku.
Charles mencatat bahwa perkembangan klinis pasien yang menjalani pengobatan dan persalinan di fasilitas sementara menunjukkan tren pemulihan yang baik. Ia menilai hal tersebut menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal bencana.
“Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan,患者 yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik. Hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal,” ujarnya.
Dorongan Alokasi Anggaran dan Tinjauan Presiden
Berdasarkan seluruh temuan di lapangan, Komisi IX terus mendorong pemerintah agar mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan dan pembangunan ulang seluruh fasilitas kesehatan yang rusak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPR Minta Alokasi Anggaran Rekonstruksi yang terstruktur dan berbasis data lapangan. Presiden Prabowo Subianto juga dipastikan akan meninjau langsung dampak gempa di NTT dalam waktu dekat, yang diharapkan mempercepat proses pengesahan anggaran pemulihan.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Rekonstruksi Faskes Manggarai
Berapa banyak fasilitas kesehatan yang terdampak gempa di NTT? Sekitar 384 fasilitas kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat mengalami kerusakan akibat gempa bermagnitudo 7,7 pada 21 Agustus 2026.
Siapa yang memimpin peninjauan lapangan oleh DPR? Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memimpin rombongan peninjauan yang turut melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
Apa rekomendasi Gubernur NTT terkait rekonstruksi? Gubernur Melki Laka Lena merekomendasikan agar dukungan Komisi IX diarahkan untuk pembangunan rumah sakit permanen di Flores, bukan sekadar rumah sakit lapangan.
Kapan Presiden dijadwalkan meninjau dampak gempa? Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan meninjau langsung dampak gempa di NTT dalam waktu dekat, meskipun jadwal spesifik belum diumumkan secara resmi.