DPR Kecam Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Minta Pelaku Pengeroyokan Diusut Tuntas

DPR Menentang Tindakan Main Hakim Sendiri di Bali, Tuntut Penyelidikan Tuntas

Tajukpublik.com – Kasus kematian seorang pria yang diduga mencuri ayam dan menjadi korban pengeroyokan di Tabanan, Bali, mendapat sorotan dari anggota DPR RI. Peristiwa ini dianggap sebagai peringatan penting bahwa tindakan main hakim sendiri tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Menurutnya, tindakan kekerasan oleh massa hanya akan menciptakan tindak pidana baru dan menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku.

“Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri, apabila menemukan dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian agar diproses sesuai ketentuan hukum,” kata Bendum DPP Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Sari: Tragedi Ini Harus Jadi Pembelajaran

Sari menilai bahwa tragedi tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengedepankan emosi saat menghadapi dugaan tindak pidana. Ia menegaskan bahwa rasa keadilan tidak boleh diwujudkan melalui aksi kekerasan. Tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi pembelajaran bersama.

Selain itu, Sari meminta kepolisian mengusut kasus tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan, sehingga masyarakat memahami bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berakibat fatal, baik bagi korban maupun bagi pelakunya yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Rieke Diah Pitaloka: Keadilan Harus Terasa

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan, termasuk memulihkan trauma anak dan keluarga korban. Praduga tak bersalah, hak hidup dan perlindungan anak adalah harga mati. Negara wajib hadir memulihkan trauma anak dan menjamin kehidupan keluarga korban.

“Jangan biarkan ada kesan ‘kasus bule cepat, kasus rakyat sendiri lambat’. Keadilan harus terasa, bukan hanya di atas kertas,” ucap Rieke.

Rieke juga mendesak Polri membentuk tim khusus guna mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya Bali, termasuk filosofi Tri Hita Karana, sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial. Ia mendorong penguatan peran desa adat, banjar, dan pecalang dalam mencegah konflik tanpa menggunakan kekerasan.

“Hukum harus ditegakkan, kemanusiaan harus dijaga, dan budaya Bali harus dirawat. Jangan biarkan emosi sesaat merusak nilai tepo seliro yang sudah diwariskan leluhur,” ucap Rieke.