Biaya Pelunasan Haji 2027 Diperkirakan Rp23,24 Juta per Orang
Tajukpublik.com – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI telah mencapai kesepakatan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Rata-rata biaya penyelenggaraan haji ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 untuk setiap jamaah.
Nilai tersebut bukan seluruhnya menjadi kewajiban langsung calon jamaah. Setelah memperhitungkan skema pembiayaan, setoran awal, nilai manfaat, serta subsidi pemerintah, dana yang diperkirakan perlu disiapkan jamaah untuk pelunasan berada di kisaran Rp23.248.825 per orang.
Subsidi Menurunkan Beban Jamaah
Komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih yang semula harus ditanggung jamaah tercatat Rp26.248.825 per orang. Angka itu kemudian berkurang sekitar Rp3 juta setelah adanya subsidi dari pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa subsidi itu berkaitan dengan komponen biaya dalam negeri. Rata-rata komponen tersebut mencapai Rp5.643.952 untuk setiap jamaah, sementara pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp3 juta.
“Saya barusan komunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Komponen BPIH di dalam negeri per orang rata-rata Rp5.643.952 akan disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp3 juta,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dengan kebijakan tersebut, komponen biaya dalam negeri yang tersisa untuk menjadi tanggungan jamaah turun menjadi sekitar Rp2.643.945,28 per orang. Pengurangan ini menjadi bagian penting dalam perhitungan akhir biaya pelunasan haji 2027.
Komposisi Pembiayaan Haji
Dari total BPIH sebesar Rp98.466.351,35, bagian yang ditanggung jamaah berada pada angka Rp54.648.825. Sementara itu, Rp43.817.526,35 dipenuhi melalui Nilai Manfaat. Skema ini menunjukkan bahwa pembiayaan haji tidak semata-mata dibebankan pada pembayaran langsung calon jamaah.
Dalam tahap pelunasan, perhitungan juga memasukkan setoran awal sebesar Rp25 juta yang telah dibayarkan jamaah. Selain itu, terdapat Nilai Manfaat rata-rata sekitar Rp3,4 juta yang tersimpan pada rekening virtual masing-masing jamaah. Kedua unsur tersebut mengurangi dana tambahan yang perlu dibayarkan saat pelunasan.
Bagi calon jamaah, angka Rp23,24 juta merupakan perkiraan dana yang perlu dipersiapkan setelah seluruh komponen pembiayaan itu diperhitungkan. Karena itu, penting membedakan antara total BPIH, porsi yang menjadi tanggungan jamaah, dan nominal pelunasan akhir. Ketiganya memiliki nilai berbeda dalam mekanisme penyelenggaraan haji.
Kuota Indonesia Mencapai 221 Ribu Jamaah
Pada penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jamaah. Kuota tersebut terbagi menjadi 203.320 jamaah haji reguler serta 17.680 jamaah haji khusus.
Besarnya jumlah jamaah menjadikan pembahasan biaya haji memiliki dampak luas. Penetapan biaya bukan hanya berkaitan dengan kemampuan calon jamaah menyelesaikan pelunasan, tetapi juga menyangkut penyediaan layanan perjalanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan operasional selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Kesepakatan biaya haji 2027 disahkan melalui rapat Komisi VIII DPR RI setelah pembahasan antara Panitia Kerja BPIH Komisi VIII DPR RI dan pemerintah, termasuk Kementerian Haji. Pembahasan tersebut menghasilkan formula pembiayaan dengan porsi nilai manfaat untuk menopang kebutuhan penyelenggaraan.
Fokus pada Dana yang Harus Disiapkan
Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq menekankan bahwa perhatian utama calon jamaah berada pada dana pelunasan yang perlu dipersiapkan. Setelah pengurangan subsidi, nominalnya diperkirakan sekitar Rp23,24 juta per jamaah.
“Jadi yang penting bagi jamaah adalah berapa uang yang harus disiapkan untuk pelunasan. Setelah subsidi, sekitar Rp23,24 juta,” ujar Maman.
Ia juga menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut lahir dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah mengenai skema pembiayaan. Salah satu komunikasi dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari pilihan yang dapat meringankan beban calon jamaah.
“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan. Tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” katanya.
Bagi calon jamaah haji reguler, penetapan ini memberi gambaran awal mengenai kebutuhan dana menjelang masa pelunasan. Nilai akhir yang perlu dibayar tetap perlu dipahami dalam konteks setoran awal dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing. Dengan demikian, jamaah dapat melihat lebih jelas selisih antara biaya penyelenggaraan secara keseluruhan dan kewajiban pembayaran pribadi.
Kesepakatan BPIH 2027 juga menegaskan upaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jamaah dan kesinambungan pelayanan haji. Subsidi Rp3 juta pada komponen biaya dalam negeri membuat nominal pelunasan lebih rendah dari perhitungan sebelum subsidi, tanpa mengubah kuota Indonesia yang telah ditetapkan untuk musim haji 2027.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Biaya Haji 2027 Disepakati Jamaah Bayar?
Biaya Haji 2027 Disepakati Jamaah Bayar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Biaya Haji 2027 Disepakati Jamaah Bayar matter?
Biaya Haji 2027 Disepakati Jamaah Bayar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

