BGN Tegaskan Sikap Sekolah terhadap Program MBG Harus Berlaku untuk Seluruh Siswa
Tajukpublik.com – BGN – Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa keputusan sebuah sekolah negeri terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat diterapkan secara parsial. Apabila sekolah memilih ikut menerima program tersebut, seluruh murid di sekolah itu harus menjadi penerima. Sebaliknya, bila sekolah memutuskan tidak ikut, kebijakan itu juga berlaku bagi semua siswa.
Penegasan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 18 September 2026. Ia menjelaskan adanya sekolah negeri yang memandang program MBG belum diperlukan karena kemampuan ekonomi orang tua siswa dinilai memadai.
Dalam pandangan BGN, pertimbangan tersebut berkaitan dengan tata kelola program di lingkungan sekolah negeri. Sudaryono membandingkan prinsip penerapannya dengan dukungan Dana BOS, yang pelaksanaannya berada dalam lingkup kelembagaan sekolah dan bukan semata pilihan perorangan bagi sebagian siswa.
“Karena sekolah negeri pada prinsipnya, kalau menerima, terima semua. Kalau tidak, tidak semua,” ucap Sudaryono kepada wartawan.
Pilihan Tidak Berlaku untuk Sebagian Murid
Ketentuan satu sikap di tingkat sekolah berarti tidak ada skema penerimaan MBG hanya untuk kelompok murid tertentu dalam satu sekolah negeri. BGN memandang keputusan harus jelas sejak awal agar pelaksanaan di lapangan memiliki dasar yang sama bagi seluruh warga sekolah.
Isu ini muncul di tengah pembahasan mengenai ruang pilihan bagi keluarga. Komisi IX DPR RI sebelumnya meminta BGN memberi kejelasan bagi orang tua yang tidak menghendaki anaknya menerima makanan dari program MBG.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan bahwa orang tua tetap mempunyai hak menentukan pilihan bagi anak mereka. Ia menilai keinginan untuk tidak menerima makanan program tersebut perlu dihormati, terutama agar perbedaan sikap tidak berkembang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat.
“Kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak,” ujarnya dalam rapat bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM.
Perbedaan pandangan antara penerapan kolektif di tingkat sekolah dan pilihan orang tua menjadi bagian penting dalam pembahasan pelaksanaan MBG. Kejelasan mekanisme diperlukan agar sekolah, keluarga, serta penyelenggara program memahami posisi masing-masing sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Keamanan Pangan Tetap Menjadi Perhatian
Selain membicarakan penerimaan program, Charles juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengesampingkan faktor keamanan pangan. Makanan yang disiapkan untuk masyarakat, termasuk bagi peserta didik, harus dipastikan aman dan layak dikonsumsi.
Aspek tersebut penting karena program MBG berkaitan langsung dengan makanan yang diterima dan dikonsumsi anak-anak di sekolah. Penyelenggaraan tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap kelayakan pangan sebelum sampai kepada penerima.
Dalam praktiknya, kepastian mengenai penerimaan atau penolakan program akan membantu sekolah menyusun komunikasi internal yang lebih tertib. Orang tua perlu mengetahui bagaimana keputusan sekolah diambil, sementara pihak sekolah membutuhkan pedoman yang tidak menimbulkan perlakuan berbeda di antara murid dalam satu lembaga.
Bagi keluarga yang mempertimbangkan program ini, pembahasan di DPR menyoroti dua hal yang sama-sama relevan: penghormatan terhadap pilihan orang tua dan kebutuhan akan tata kelola yang jelas di sekolah negeri. Kedua hal itu juga perlu berjalan seiring dengan jaminan bahwa pangan yang diberikan aman untuk dikonsumsi.
Pelaksanaan MBG Memerlukan Kepastian di Tingkat Sekolah
Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian karena menyentuh langsung kehidupan siswa dan keluarga. Karena itu, keputusan penerimaannya tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, melainkan juga dengan komunikasi, kesetaraan perlakuan, serta rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.
Penjelasan BGN menunjukkan bahwa sekolah negeri diposisikan sebagai satu kesatuan dalam menentukan keterlibatan pada MBG. Jika menerima, seluruh siswa menjadi bagian dari pelaksanaan program. Jika menolak, penolakan itu tidak ditetapkan hanya bagi murid tertentu.
Di sisi lain, permintaan Komisi IX DPR RI memperlihatkan pentingnya pengaturan yang mampu merespons keberatan orang tua tanpa memicu ketegangan sosial. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian yang mudah dipahami oleh sekolah dan keluarga, khususnya ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai penerimaan makanan dari program tersebut.
Pembahasan antara BGN dan Komisi IX DPR RI juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab menjaga mutu pangan. Dengan aturan yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta perhatian terhadap keamanan makanan, program ini dapat dijalankan dengan lebih tertib bagi siswa dan lingkungan sekolah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BGN?
BGN is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BGN matter?
BGN matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.