Bappenas: Perlindungan Anak Digital Jadi Prioritas Nasional
Hari Anak Nasional tahun ini mengangkat semangat baru dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman, baik di dunia nyata maupun virtual. Pemerintah
Perlindungan Anak di Era Digital Masuk Prioritas Utama Pembangunan Nasional
Tajukpublik.com – Hari Anak Nasional tahun ini mengangkat semangat baru dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman, baik di dunia nyata maupun virtual. Pemerintah pusat menetapkan tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” untuk peringatan HAN 2026. Puncak acara dapat dilaksanakan sebelum maupun setelah tanggal 23 Juli mendatang, dengan melibatkan anak-anak sebagai peserta aktif dan juga sebagai tokoh utama dalam setiap rangkaian kegiatan.
Kementerian PPN/Bappenas secara resmi menyatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital telah menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan strategis ini telah disematkan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang maupun menengah melalui pendekatan pemenuhan hak-hak anak.
“Perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi perhatian dalam RPJPN dan RPJMN. Melalui kebijakan pemenuhan hak anak,” jelas Rati Handayani, Fungsional Perencana sekaligus Koordinator Bidang Perlindungan Anak di Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas.
Menurut Rati, yang menyampaikan pernyataan tersebut kepada PRO3 RRI pada Kamis malam, 23 Juli 2026, upaya perlindungan memerlukan kerangka kebijakan yang terintegrasi. Implementasi berkelanjutan serta sinergi antar semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Meskipun regulasi sebagai payung hukum sudah tersedia, tantangan terbesar terletak pada komitmen bersama dari tingkat pemerintah pusat hingga masyarakat akar rumput.
Upaya perlindungan anak di ranah daring terus digalakkan melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Regulasi sudah menjadi payung pelaksanaan, sekarang tantangannya memastikan implementasi berjalan efektif di seluruh tingkatan, ujarnya.
Pemerintah juga telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga, dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya.
Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penanganan Kekerasan Digital
Kementerian PPPA memperkuat upaya penanganan kekerasan anak melalui pembentukan Satgas khusus. Menurut Rati, perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri.
“Anak perlu memahami penggunaan internet yang aman. Sementara orang tua wajib membangun komunikasi terbuka serta pengawasan berkelanjutan,” katanya.
Kemen PPPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Langkah-langkah ini mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif.
Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas telah mengintegrasikan Sistem Perlindungan Anak (SPA) ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025–2029. Langkah tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif.
Tema Hari Anak Nasional (HAN) 2026 juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital.
Rangkaian kegiatan HAN 2026 meliputi Deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas #RANA), Jelajah SAPA, Lomba Video Kreatif Anak, Gerak Bersama Anak Indonesia, serta Main Raya Anak Nusantara yang menampilkan berbagai permainan tradisional. Semua kegiatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
