Parlemen Desak Pembentukan Lembaga Reforma Agraria Bersifat Sementara dengan Batas Waktu Jelas
Tajukpublik.com – Persoalan agraria di Indonesia telah menumpuk selama beberapa dekade, mulai dari konflik penguasaan lahan hingga ketimpangan distribusi tanah produktif. Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, pembahasan di ruang legislatif kini mengarah pada satu pertanyaan mendasar: apakah negara membutuhkan lembaga baru yang permanen untuk menangani reforma agraria, atau cukup sebuah instrumen sementara yang diberi mandat spesifik dan tenggat waktu? Jawaban yang mengemuka dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Kamis, 3 September 2026, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, cenderung condong ke arah kedua.
Prinsip Ad Hoc: Reforma sebagai Tahapan Peralihan
Siti Aisyah, anggota Baleg DPR RI, menegaskan bahwa badan reforma agraria yang hendak dibentuk harus berstatus ad hoc, bukan menjadi tambahan permanen dalam arsitektur birokrasi negara. Logika yang ia ajukan cukup tegas: reforma pada hakikatnya adalah proses transisi, bukan kondisi menetap. Ketika transisi itu selesai, lembaga yang menopangnya seharusnya tidak lagi diperlukan.
“Kalau kita memilih badan reforma agraria, we harus membentuknya bersifat ad hoc. Kenapa saya memilih ad hoc yang sifatnya sementara, karena ini reforma, reforma itu peralihan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Siti dalam forum Baleg di Jakarta. Ia menekankan bahwa menjadikan lembaga reforma agraria sebagai struktur tetap justru berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian dan lembaga yang sudah ada, tanpa jaminan bahwa persoalan agraria benar-benar terselesaikan.
Mandat Dua Tahun dengan Mekanisme Perpanjangan
Untuk memastikan badan ad hoc tersebut tidak menjadi entitas tanpa ujung, Siti mengusulkan masa kerja selama dua tahun sebagai batas awal. Apabila dalam periode itu target penyelesaian persoalan agraria belum tercapai, masa kerja dapat diperpanjang melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, lembaga tersebut selalu terikat pada capaian konkret, bukan sekadar keberlangsungan administratif.
“Ketika dia bersifat ad hoc, kita kasih jangka waktu badan ini bekerja, misalnya kita kasih waktu dua tahun dan bisa diperpanjang lagi. Supaya dia mempunyai target betul-betul menyelesaikannya.”
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik: setiap lembaga negara yang diberi kewenangan khusus harus mampu menunjukkan ukuran keberhasilan yang terukur. Tanpa batas waktu dan target yang jelas, badan ad hoc berisiko berubah menjadi struktur permanen secara de facto, bertentangan dengan semangat pembentukannya.
Dimensi Nonstruktural dan Fleksibilitas Koordinasi
Anggota Baleg DPR RI lainnya, Mardani Ali Sera, menambahkan dimensi lain yang menurutnya tak kalah krusial: bentuk kelembagaan badan reforma agraria harus nonstruktural. Artinya, badan tersebut tidak terikat pada hierarki birokrasi kementerian yang kaku, melainkan memiliki ruang gerak untuk menjembatani hambatan koordinasi lintas sektor.
“Di Komisi II, dari BPN-BPN itu sudah ada tugas reforma agraria daerah. Sudah ada, tapi tidak ada satu pun yang punya kuasa untuk mengeksekusi.”
Kritik Mardani ini menyentuh inti masalah yang selama ini menghambat implementasi reforma agraria di tingkat daerah. Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait memang memiliki mandat normatif, namun ketiadaan satu entitas yang memegang otoritas eksekusi membuat kebijakan sering kali berhenti di tahap perencanaan. Badan nonstruktural yang diberi kewenangan sementara diharapkan mampu menembus kebuntuan koordinasi tersebut.
Preseden Filipina sebagai Rujukan Perancangan
Dalam paparannya, Mardani merujuk pengalaman Filipina yang pernah membentuk badan reforma agraria dengan masa kerja tertentu. Setelah mandat sepuluh tahun itu berakhir dan tugas penataan lahan selesai, fungsi tersebut dikembalikan kepada institusi-institusi yang sudah ada. Keberhasilan model tersebut, menurut Mardani, menunjukkan bahwa pendekatan sementara dengan batas waktu yang jelas dapat menghasilkan dampak nyata tanpa membebani struktur negara secara permanen.
“Di Filipina ada, dan sukses. Sepuluh tahun saja badan reforma agraria, sesudah normal diserahkan kepada institusi-institusi yang sudah ada untuk melakukan penataan.”
Model Filipina ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam merancang kerangka kelembagaan reforma agraria Indonesia. Perbedaan konteks tentu ada, namun prinsip dasarnya—memberi mandat sementara, mengukur keberhasilan, lalu mengembalikan fungsi kepada institusi reguler—memiliki relevansi langsung bagi kondisi Indonesia.
Implikasi dan Arah Kebijakan
Pembahasan di Baleg ini menandai fase penting dalam upaya menata ulang pendekatan negara terhadap konflik agraria. Jika usulan ad hoc dan nonstruktural tersebut berlanjut ke tahap legislasi, Indonesia akan memiliki instrumen yang secara eksplisit dirancang untuk menyelesaikan persoalan, bukan untuk mempertahankan keberadaan lembaga itu sendiri. Keberhasilan badan tersebut akan diukur dari berkurangnya konflik lahan, terurainya sengketa penguasaan tanah, dan terdistribusinya akses produktif secara lebih merata.
Sebagai konteks tambahan, penataan agraria juga berkaitan langsung dengan program-program di tingkat daerah. Kampung Clumprit di Pekalongan, misalnya, telah diresmikan sebagai Kampung Reforma Agraria, menjadi salah satu titik implementasi di lapangan yang menunggu payung kewenangan yang lebih tegas dari tingkat pusat. Tanpa badan yang memiliki otoritas eksekusi, inisiatif lokal semacam itu berisiko terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi vertikal.
Apapun bentuk akhir yang disepakati parlemen, satu hal yang kini menjadi konsensus awal di ruang Baleg: reforma agraria membutuhkan instrumen yang tajam, terukur, dan sementara. Bukan struktur baru yang menetap, melainkan mekanisme transisi yang tahu kapan harus berhenti bekerja.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Baleg DPR RI Dorong Badan Reforma?
Baleg DPR RI Dorong Badan Reforma is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Baleg DPR RI Dorong Badan Reforma matter?
Baleg DPR RI Dorong Badan Reforma matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.