ABU Dorong Setiap Media Miliki Kebijakan AI untuk Ruang Redaksi
Jakarta – Keseimbangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tidak tergerus. Pernyataan ini dilontarkan oleh
Indra Singh: Media Harus Adopsi Kebijakan AI dengan Bijak
Tajukpublik.com – Jakarta – Keseimbangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tidak tergerus. Pernyataan ini dilontarkan oleh Indra Singh, Direktur Pemberitaan Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), pada Kamis, 23 Juli 2026. Menurut beliau, sektor penyiaran perlu menemukan titik optimal dalam mengintegrasikan teknologi tersebut.
Teknologi AI tidak sekadar berfungsi meningkatkan efisiensi operasional. Lebih dari itu, kehadirannya diharapkan memberikan dampak positif nyata bagi khalayak. Indra menekankan pentingnya pendekatan proporsional dalam implementasi AI.
Menurut saya, penting bagi Broadcaster untuk menemukan cara yang seimbang menggunakan AI. Kami menggunakan AI, tapi kita menggunakannya dengan bertanggung jawab,
Ungkapan tersebut disampaikan Indra saat memberikan keterangan kepada rri.co.id. Kebijakan AI dirancang agar para jurnalis dapat memanfaatkan alat canggih ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Verifikasi fakta, etika profesi, serta pengawasan manusia tetap menjadi prioritas utama.
Indra juga mengingatkan bahwa penggunaan AI secara keliru berisiko menghasilkan informasi yang tidak akurat. Salah satu ancaman nyata adalah konten manipulasi visual seperti deepfake yang dapat merusak kredibilitas media. Kepercayaan publik, menurutnya, merupakan aset paling berharga yang harus dijaga.
Kepercayaan publik merupakan aset utama media,
Oleh karena itu, setiap ruang redaksi perlu menyusun pedoman yang jelas mengenai batasan penggunaan AI. Tujuannya agar kualitas pemberitaan senantiasa terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Komitmen ABU dan Perspektif Hukum
ABU telah merumuskan kebijakan internal terkait AI dan saat ini memfasilitasi lebih dari 220 anggota. Platform ini memungkinkan pertukaran pengalaman serta praktik terbaik dalam penerapan AI di industri penyiaran regional.
Sebelumnya, pandangan serupa juga diungkapkan oleh Achmad Iqbal Taufiq, Analis Hukum Ahli Muda dari DJKI, Kemenkum RI. Ia menilai kemajuan kecerdasan buatan merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi. Kolaborasi lintas sektor dan kesamaan persepsi diperlukan agar pemanfaatan AI tetap berpihak pada manusia.
Diharapkan ke depannya tidak ada kesalahan persepsi, bagaimana melihat AI, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah AI juga,
Perkembangan ini sejalan dengan berbagai inisiatif lain, termasuk komitmen USU dalam menangani dugaan pelecehan seksual mahasiswa serta tinjauan Wapres terhadap progres pembangunan PSEL di Palembang. Semua upaya tersebut mencerminkan kesadaran kolektif untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai inti.
