IMO Tolak Usulan Biaya Pelayaran di Selat Hormuz

IMO Menolak Pungutan Navigasi di Selat Hormuz

Tajukpublik.com – London — Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, menyatakan penolakannya terhadap rencana Amerika Serikat dan Iran yang ingin menerapkan tarif pelayaran aman di perairan Selat Hormuz. Menurut pejabat tersebut, gagasan itu bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, sehingga tidak memiliki legitimasi untuk diimplementasikan.

Dalam wawancara yang dilakukan di London, Dominguez menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi IMO terkait usulan pungutan bagi kapal-kapal yang melewati jalur strategis tersebut. Melansir Kyodo News pada Sabtu, 25 Juli 2026, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan tanpa dasar hukum internasional tidak dapat dijalankan secara sah.

Operasi Evakuasi dan Jaminan Keamanan

Sebelumnya, IMO telah memulai proses evakuasi kapal-kapal yang terjebak di wilayah tersebut sejak bulan Juni. Namun, langkah ini terpaksa dihentikan menyusul adanya serangan terhadap kapal niaga. Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 500 kapal masih berada di kawasan yang menjadi perhatian dunia.

Operasi evakuasi hanya dapat dilanjutkan apabila terdapat jaminan keamanan dari Iran dan Amerika Serikat.

Dominguez menambahkan bahwa Iran telah menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap ditutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Di sisi lain, telah terjadi pembicaraan mengenai pembentukan kerangka kerja baru yang melibatkan IMO, Iran, dan Oman. Tujuannya adalah untuk memantau kondisi keamanan di Selat Hormuz, meskipun hingga kini belum ada usulan resmi yang diajukan.

Dampak terhadap Asia dan Peran Jepang

Tegangan di kawasan tersebut semakin meningkat dengan deklarasi blokade maritim oleh kelompok Houthi di Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Arab Saudi. Dominguez menekankan bahwa pelayaran tidak boleh dijadikan alat dalam konflik geopolitik dan kebebasan navigasi harus tetap dilindungi.

Menurutnya, Asia merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak oleh ketidakstabilan di Selat Hormuz. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan tinggi Asia terhadap impor minyak mentah dari Timur Tengah. Dominguez menilai Jepang, sebagai negara maritim, dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan. Ia juga menilai Jepang dapat memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

PBB juga telah menegaskan kembali prinsip kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Dengan adanya berbagai upaya diplomasi, diharapkan situasi di perairan strategis tersebut dapat segera kembali normal.