Hukum

KPK duga Aspri Ridwan Kamil Mengetahui Penggunaan Dana Non-Budgeter bank BJB

xl_1789399788472420_5036c380dd_berita_pusat-pemberitaan

KPK Telusuri Peran Asisten Pribadi Ridwan Kamil dalam Aliran Dana Iklan Bank BJB

Tajukpublik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam dugaan penggunaan dana non-budgeter dalam perkara pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB. Salah satu pihak yang keterangannya dinilai penting ialah Rian Kusuma Atmaja, asisten pribadi Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat.

Penyidik menduga Rian memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan dana, tujuan penggunaannya, serta pihak-pihak yang terhubung dengan keluar-masuk uang dalam perkara tersebut. Pemeriksaan diarahkan untuk memetakan jalur penerimaan dana, penggunaan dana, hingga pihak yang diduga memperoleh aliran uang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Jumat, 2 Oktober 2026, bahwa pemanggilan sejumlah saksi dilakukan karena penyidik meyakini mereka dapat menjelaskan pergerakan dana yang sedang ditelusuri.

“Penyidik berkeyakinan saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk aspri dari Gubernur Jawa Barat, saudara RK, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang. Termasuk juga pengelolaan uang, dari uang-uang yang diterima tersebut untuk apa saja, untuk kegiatan-kegiatan operasional apa saja,” ujar Budi Prasetyo.

Keterangan Aspri Dinilai Dapat Membuka Jalur Dana

Dalam pendalaman perkara ini, KPK tidak hanya berfokus pada nilai anggaran atau proses pengadaan iklan. Penyidik juga ingin mengetahui siapa yang memberi instruksi terkait penempatan dan penggunaan uang, bagaimana dana tersebut ditempatkan, serta ke mana alirannya setelah diterima.

Posisi asisten pribadi dinilai relevan karena dapat memiliki informasi mengenai komunikasi, pengaturan kegiatan, atau alur administratif yang berkaitan dengan penggunaan dana. Namun, pendalaman terhadap seorang saksi bukan berarti penetapan kesimpulan hukum terhadap pihak tersebut. Keterangan saksi digunakan penyidik untuk menguji rangkaian fakta dan bukti lain dalam perkara.

“Sehingga peran dari aspri keterangannya sangat dibutuhkan karena bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk. Kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami,” katanya.

Fokus pemeriksaan mencakup dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa penempatan iklan Bank BJB. KPK menduga ada sekitar Rp400 miliar dana yang terkait dengan pengadaan iklan. Dari nilai tersebut, hanya kurang lebih separuh yang diduga benar-benar digunakan untuk kebutuhan pengadaan, sementara sisa dana disebut masuk ke skema dana di luar anggaran resmi.

“Bahwa dari total uang sekitar Rp400 miliar itu hanya sekitar 50 persen yang betul-betul riil untuk pengadaan,” ujar Budi.

Aktivitas saat Menjabat Gubernur Ikut Ditelaah

Penyidik juga mengaitkan penelusuran dana dengan berbagai aktivitas Ridwan Kamil ketika masih memimpin Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau menggunakan sumber dana lain yang berada di luar penganggaran formal.

“Termasuk dulu sebelumnya juga penyidik melakukan pendalaman terkait dengan aktivitas-aktivitas Pak RK sebagai Gubernur Jawa Barat,” katanya.

Dalam konteks pemeriksaan itu, KPK mendalami asal dana taktis, tujuan penggunaannya, serta pihak yang diduga menerima manfaat. Penelusuran semacam ini penting untuk membedakan belanja yang tercatat dalam mekanisme resmi pemerintahan dengan dana yang diduga dikelola di luar jalur anggaran.

“Nah dana-dana taktis ini sumbernya dari mana, peruntukannya untuk apa saja, untuk siapa saja, nah semuanya didalami,” ujarnya.

Selain aspek pembiayaan kegiatan, perjalanan dinas Ridwan Kamil selama menjabat Gubernur Jawa Barat juga diperiksa. Penyidik ingin mengetahui siapa saja yang mengikuti perjalanan tersebut dan apakah keterlibatan mereka sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan pemerintah provinsi. Kesesuaian antara perjalanan, penugasan, dan pembiayaannya menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang lebih luas.

Nilai Anggaran dan Dugaan Kerugian Negara

Perkara pengadaan jasa penempatan iklan Bank BJB telah menjerat sejumlah tersangka. KPK memperkirakan dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp223,6 miliar.

Bank BJB sebelumnya menganggarkan sekitar Rp801 miliar untuk promosi umum dan produk bank dalam periode 2021 hingga semester pertama 2023. Dari jumlah itu, sekitar Rp410 miliar dialokasikan bagi penempatan iklan melalui beragam media. Pengadaan jasa iklan pada prinsipnya merupakan bagian dari kegiatan promosi, tetapi penyidik menduga sebagian dana dalam perkara ini digunakan untuk membentuk atau mengakomodasi dana non-budgeter.

Istilah dana non-budgeter merujuk pada dana yang diduga tidak dikelola melalui mekanisme anggaran resmi yang semestinya. Karena itu, pemeriksaan KPK tidak berhenti pada pengadaan iklan sebagai transaksi komersial, melainkan juga menelusuri kemungkinan penggunaan dana untuk kepentingan lain, pola perintah, dan pihak yang diduga terlibat atau menerima aliran dana.

Pendalaman terhadap Rian Kusuma Atmaja menjadi salah satu bagian dari upaya penyidik menyusun gambaran utuh atas perkara tersebut. KPK masih melanjutkan penelusuran terhadap transaksi, penggunaan uang, perjalanan dinas, serta pihak-pihak yang diduga mendapat manfaat dari dana pengadaan iklan Bank BJB.

Frequently Asked Questions

What is KPK duga Aspri Ridwan Kamil Mengetahui?

KPK duga Aspri Ridwan Kamil Mengetahui is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does KPK duga Aspri Ridwan Kamil Mengetahui matter?

KPK duga Aspri Ridwan Kamil Mengetahui matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *