KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di Pemerintah Kota Bengkulu
Tajukpublik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperluas penanganan perkara korupsi di Bengkulu dengan memulai penyidikan baru. Perkara ini berfokus pada dugaan penerimaan gratifikasi atau penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, sebagai pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penelusuran penyidik tidak berhenti pada perkara utama di Kabupaten Rejang Lebong. KPK kini mendalami kemungkinan adanya rangkaian penerimaan yang berkaitan dengan pihak-pihak di wilayah lain, termasuk lingkungan pemerintahan Kota Bengkulu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan surat perintah penyidikan baru telah diterbitkan pada Oktober 2026. Penyidikan itu diarahkan untuk menelusuri dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
“KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Sprindik per Oktober 2026 ini,” ujar Budi, Kamis, 29 Oktober 2026.
Anggota DPRD Kota Bengkulu Dijadwalkan Diperiksa
Dalam proses penyidikan tersebut, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Vinna Ledy Anggraheni, anggota DPRD Kota Bengkulu. Pemeriksaan direncanakan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Pemanggilan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan keterangan, mencocokkan informasi, serta menelusuri dugaan aliran penerimaan yang sedang didalami. Status pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi saudari VLA selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu. Pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.
Perkembangan ini menambah daftar langkah hukum KPK dalam pengembangan perkara yang berkaitan dengan Muhammad Fikri Thobari. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan lain dari pengembangan kasus yang sama.
Dua Tersangka Baru dalam Pengembangan Perkara
Pada Juli 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Mereka adalah Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, Eko Yusanto, serta mantan Wakil Ketua I DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong, B Daditama.
Keduanya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Penetapan itu menjadi bagian dari pendalaman atas dugaan tindak pidana korupsi yang berawal dari perkara di Kabupaten Rejang Lebong.
Pengembangan penyidikan lazim dilakukan ketika penyidik menemukan informasi, dokumen, keterangan saksi, atau dugaan transaksi yang berpotensi terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam tahap ini, KPK dapat memeriksa kembali pihak-pihak yang memiliki informasi relevan, termasuk pejabat, pihak swasta, maupun pihak lain yang berkaitan dengan dugaan peristiwa pidana.
Selain pemeriksaan saksi, KPK sebelumnya juga melakukan penyitaan apartemen milik Vinna Ledy. Tindakan penyitaan dalam penyidikan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan penelusuran aset, sementara kesimpulan hukum atas perkara tetap bergantung pada hasil penyidikan yang berjalan.
Perkara Pokok di Rejang Lebong
Dalam perkara utama, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Muhammad Fikri Thobari ditetapkan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Rejang Lebong untuk masa jabatan 2025–2030. Tersangka lain ialah Hary Eko Purnomo selaku Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong.
Tiga pihak swasta juga masuk dalam daftar tersangka perkara pokok, yaitu Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, serta Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.
Fikri diduga menerima suap sekitar Rp1,7 miliar yang berkaitan dengan sejumlah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong. Nilai total anggaran proyek-proyek tersebut mencapai sekitar Rp91,13 miliar.
Dugaan suap itu mencakup praktik ijon proyek senilai Rp980 juta yang disebut diberikan secara bertahap melalui perantara. Istilah ijon proyek merujuk pada dugaan pemberian imbalan sebelum pelaksanaan atau penetapan pekerjaan, yang dapat mengganggu prinsip pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dijalankan secara terbuka dan akuntabel.
Selain dugaan uang ijon proyek, KPK juga menduga terdapat penerimaan lain sebesar Rp775 juta. Penerimaan tersebut disebut terjadi berulang kali. Total dugaan penerimaan inilah yang menjadi bagian penting dari konstruksi perkara terhadap Fikri dalam penyidikan utama.
Penyidikan Masih Berjalan
Penyidikan baru terkait Pemerintah Kota Bengkulu menandai tahap lanjutan dalam penelusuran KPK atas perkara ini. Pemeriksaan terhadap saksi dan pengumpulan alat bukti akan menentukan arah pendalaman berikutnya, termasuk apakah ada pihak lain yang perlu dimintai keterangan atau dimintakan pertanggungjawaban hukum.
Publik masih perlu menunggu hasil lengkap proses penyidikan. KPK memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara apabila menemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan, sedangkan setiap pihak yang dipanggil tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Buka Penyidikan Baru di Bengkulu KPK Panggil?
Buka Penyidikan Baru di Bengkulu KPK Panggil is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Buka Penyidikan Baru di Bengkulu KPK Panggil matter?
Buka Penyidikan Baru di Bengkulu KPK Panggil matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

