Percepatan Program Tiga Juta Rumah: Pagu KUR Perumahan Naik Jadi Rp50 Triliun
Tajukpublik.com – Di Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Jumat, 21 Agustus 2026, pemerintah memaparkan langkah strategis untuk mempercepat realisasi program tiga juta rumah bagi rakyat. Fokus utama pengumuman tersebut adalah penyediaan hunian terjangkau bagi keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pemanfaatan lahan-lahan strategis milik negara dan swasta.
Sinergi SLIK OJK Dorong Lonjakan FLPP
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa keterbukaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka akses data perbankan secara lebih luas. Dampaknya terasa langsung: penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melonjak sekitar 50.000 unit hanya dalam kurun dua bulan.
“Bapak tahu SLIK OJK enam kali baru berhasil, Pak. Sesudah Ketua OJK yang baru, Ibu Kiki, baru bisa diakses. Dan sesudah diakses, FLPP-nya naik dalam 2 bulan sekitar 50.000, Pak Nixon,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait.
Sebagai bagian dari percepatan tersebut, pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dinaikkan hingga 50 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengambil peran memangkas hambatan birokrasi perbankan lewat sinergi antarlembaga negara.
Hibah Lahan Lippo Group dan Kesiapan Danantara
Maruarar Sirait juga menjelaskan bahwa proses hibah lahan dari Lippo Group telah memperoleh pendampingan dari Kementerian Keuangan serta instansi terkait. Nilai aset tanah negara yang bertambah dari pihak swasta tersebut mencapai triliunan rupiah dan akan dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.
“Dan tentunya yang teman-teman media sudah tahu, Pak Hashim juga hadir, adalah hibah dari Lippo Group, Pak, saya laporkan, sudah dibantu prosesnya di Departemen Keuangan dan di Pak Nixon, di ATR oleh Pak Nusron. Jadi kita sekarang akan masuk ke DPR, Pak. Dan sesudah itu selesai, Danantara siap untuk memulai totalnya itu ada 141.000 unit, di Bekasi,” ujar Maruarar Sirait.
Lahan KAI di Manggarai Jadi Hunian Terpadu
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menegaskan komitmen penuh perusahaan terhadap patokan harga hunian yang ditetapkan pemerintah. Seluruh hak konsumen rumah susun MBR, termasuk fasilitas sarana penunjang perumahan, dijamin terpenuhi tanpa pengurangan.
“Dan tentunya kita mengikuti semua aturan-aturan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah-red) yang telah dirilis oleh Kementerian PKP. Harganya dipatok sesuai dan semua fasilitas-fasilitas yang ada yang telah di-set untuk kepentingan pembeli, itu kita 100 persen mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Kementerian PKP,” ucap Bobby Rasyidin.
Lahan seluas 2,2 hektare milik KAI di kawasan Manggarai akan dimanfaatkan menjadi hunian terpadu yang terintegrasi dengan konsep kawasan transit modern.
Peringatan Hashim: Eksekusi Jadi Ujian Utama
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta seluruh instansi pelaksana memastikan keberhasilan proyek. Pemerintah telah menyiapkan skema pinjaman bernilai seratus juta rupiah ke bawah, tanpa agunan, dengan bunga hanya setengah persen.
“Ini teman-teman juga sudah titip sama saya, ‘Hashim, ya tolong ini program bagus, program bagus, tapi eksekusi, eksekusi.’ Program Pak Prabowo dan Pak Gibran semua bilang bagus, tapi lemahnya adalah di eksekusi. Kita terus terang saja, kita terbuka,” kata Hashim Djojohadikusumo.
Peran Lembaga Pendukung
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menyiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok. Area seluas 45 hektare itu diproyeksikan menjadi kawasan strategis pembangunan rumah susun subsidi terintegrasi.
Dalam struktur pelaksanaannya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon L.P. Napitupulu akan memimpin penyaluran dana subsidi perumahan nasional. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh ditugaskan memeriksa aspek kepatuhan hukum pada setiap proyek. Adapun Kementerian Perhubungan akan menyelaraskan tata ruang stasiun dengan konsep kawasan transit modern di Manggarai.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pemerintah Genjot Program Tiga Juta Rumah?
Pemerintah Genjot Program Tiga Juta Rumah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pemerintah Genjot Program Tiga Juta Rumah matter?
Pemerintah Genjot Program Tiga Juta Rumah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.