Layanan MBG Wilayah 3T Ditarget Rampung Pekan Ini

Percepatan Penyelesaian Program Makan Bergizi Gratis di Kawasan 3T

Tajukpublik.com – Jakarta — Pemerintah pusat menetapkan target penyelesaian layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan tuntas dalam kurun waktu satu minggu ke depan. Penetapan tenggat waktu ini merupakan percepatan dari jadwal semula yang diproyeksikan membutuhkan satu bulan penuh untuk rampung.

Kepastian tersebut diumumkan setelah terselenggaranya Rapat Koordinasi Terbatas yang membahas perbaikan tata kelola program makan bergizi. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di gedung Kemenko Pangan, Jakarta. Hadir dalam forum tersebut sejumlah menteri serta pimpinan lembaga negara untuk mendiskusikan langkah percepatan pelaksanaan MBG.

Wilayah 3T Jadi Fokus Utama

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kawasan 3T menempati posisi prioritas dalam implementasi program ini. Percepatan waktu penyelesaian disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tantangan aksesibilitas yang dihadapi wilayah tersebut serta tingginya angka stunting dibandingkan daerah lainnya.

“Yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Minggu lalu kita rapat satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini bisa kita selesaikan yang 3T,” jelas Zulkifli.

Integrasi Data Penerima Manfaat

Selain aspek geografis, pemerintah juga mendekati penyelesaian sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Informasi dari lima instansi kini telah terintegrasi secara utuh, meliputi Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Menko Zulkifli, penyelarasan data ini bertujuan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran. Beberapa penyesuaian teknis masih akan ditangani oleh BGN ke depannya.

“Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah nyambung. Ada beberapa koreksi yang nanti akan disampaikan Kepala BGN,” tambahnya.

Pondok Pesantren dan Sekolah Berasrama Boleh Bangun Dapur Mandiri

Rapat juga menghasilkan keputusan bahwa pondok pesantren maupun sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa melebihi seribu orang diizinkan membangun dapur sendiri. Namun, fasilitas tersebut wajib memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah ditetapkan oleh BGN.

“Kalau pondok yang punya dua ribu santri, mereka boleh buat dapur sendiri, tetapi harus standar SPPG. Kalau di bawah itu, harus ikut SPPG yang terdekat,” ungkap Zulkifli.

Aktivasi Dapur MBG Secara Bertahap

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa pengoperasian dapur MBG akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi dari total lebih dari 13.000 dapur yang masuk dalam basis data BGN.

“Dari data overlay tadi ada 1.700 dapur yang sudah siap. Insya Allah minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi,” kata Sudaryono.

Aktivasi tahap awal diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan akses pelayanan yang masih terbatas. Daerah-daerah tersebut mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara.

Sudaryono juga meluruskan informasi yang menyebutkan pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MBG. Menurutnya, angka tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Ia menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara sistem dan transparan.

“Kalau ada orang mengaku bisa membantu, saya pastikan bohong. Semua kita by system dan semuanya transparan,” tegas Sudaryono.