DPRD Kota Bekasi Minta JPO Dibuat Ramah bagi Lansia
JPO di Kota Bekasi Didorong Lebih Mudah Diakses Lansia
Tajukpublik.com – Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Kota Bekasi perlu dirancang agar dapat digunakan seluruh warga, termasuk kelompok lanjut usia. Akses yang terlalu bergantung pada tangga dinilai dapat menjadi hambatan bagi lansia untuk memakai sarana penyeberangan secara aman dan nyaman.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi meminta Pemerintah Kota Bekasi melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi jembatan penyeberangan yang telah tersedia. Evaluasi tersebut penting untuk melihat apakah desain, akses masuk, serta jalur naik dan turun JPO benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia.
Keberadaan JPO memiliki peran besar di kawasan jalan raya yang ramai. Warga membutuhkan tempat menyeberang yang lebih tertata agar tidak harus melintas langsung di antara arus kendaraan. Namun, manfaat fasilitas itu akan berkurang apabila pengguna tertentu justru kesulitan menjangkaunya.
Evaluasi Akses untuk Warga Lansia
Sardi menilai JPO yang belum memberikan kemudahan bagi lansia sebaiknya tidak dibiarkan dalam kondisi seperti sekarang. Ia mengusulkan perbaikan serius, termasuk kemungkinan membongkar dan membangun kembali fasilitas yang tidak memenuhi kebutuhan aksesibilitas.
"Saran saya kalau memang JPO tidak ramah terhadap lansia ya dibongkar saja. Kemudian perbaiki kembali agar lansia juga bisa menggunakan fasilitas tersebut," katanya, Kamis, 10 September 2026.
Usulan tersebut menempatkan keselamatan dan kemudahan pengguna sebagai perhatian utama. Lansia dapat menghadapi tantangan lebih besar ketika harus menaiki serta menuruni tangga dalam jumlah banyak. Kondisi fisik, kebutuhan alat bantu mobilitas, dan risiko kelelahan menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam penataan fasilitas publik.
JPO yang mudah digunakan juga berpotensi memberi rasa aman bagi warga yang tidak nyaman menyeberang di permukaan jalan. Bukan hanya lansia, akses yang lebih baik dapat membantu pengguna lain yang membutuhkan perjalanan dengan hambatan fisik yang lebih ringan dan jelas.
Fasilitas Penyeberangan Harus Menjawab Kebutuhan Warga
Sardi menekankan bahwa JPO bukan sekadar bangunan pelengkap di tepi jalan. Fasilitas ini dibutuhkan masyarakat untuk melintasi ruas jalan raya yang sulit diseberangi secara langsung. Karena itu, pembangunan dan pemeliharaannya harus mempertimbangkan pengalaman warga saat menggunakannya sehari-hari.
"Masyarakat itu butuh JPO untuk menyebrang, kalau tidak ada JPO, susah masyarakat menyebrang jalan raya. Maka dari itu JPO yang ada harus dibuat agar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat," katanya.
Dalam praktiknya, warga akan memilih jalur yang terasa paling cepat, ringan, dan aman bagi mereka. Jika akses menuju JPO terlalu melelahkan atau memerlukan naik-turun tangga yang panjang, sebagian orang dapat terdorong mengambil pilihan lain dengan menyeberang langsung di jalan.
Pilihan tersebut terlihat di sejumlah lokasi di Kota Bekasi. Banyak warga masih melintas di jalan raya, sementara beberapa JPO tampak minim pengguna. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan jembatan saja belum tentu cukup untuk mengubah kebiasaan menyeberang apabila fasilitasnya belum sesuai dengan kebutuhan pengguna.
JPO yang sepi juga perlu menjadi bahan evaluasi, bukan semata-mata dipandang sebagai persoalan kedisiplinan pejalan kaki. Letak akses, kenyamanan jalur, kondisi tangga, serta kemudahan mencapai sisi jalan tujuan dapat memengaruhi keputusan warga. Penilaian langsung terhadap kondisi di lapangan dibutuhkan agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran.
Keluhan Pengguna tentang Tangga JPO
Suhendi, seorang warga Kota Bekasi, menggambarkan alasan yang membuatnya lebih memilih menyeberang di jalan, meskipun harus menghadapi lalu lintas yang padat. Baginya, penggunaan JPO membutuhkan tenaga lebih besar karena harus melewati tangga di dua sisi jembatan.
"Saya lebih memilih menyebrang langsung di jalan meski ramai. Soalnya kalau naik JPO malah cape harus naik turun tangga," kata Suhendi.
Pernyataan itu menggambarkan tantangan yang dapat dirasakan pengguna dalam perjalanan singkat sehari-hari. Bagi warga lansia, hambatan semacam ini berpotensi terasa lebih berat. Karena itu, pembenahan JPO perlu diarahkan pada tujuan utama: menyediakan lintasan yang lebih aman tanpa menciptakan kesulitan baru bagi orang yang hendak menggunakannya.
Pemeriksaan terhadap fasilitas penyeberangan dapat mencakup kondisi akses yang ada serta kebutuhan perbaikannya, sehingga JPO tidak hanya berdiri sebagai infrastruktur, tetapi juga berfungsi sebagai sarana publik yang benar-benar dipakai. Dengan akses yang lebih ramah bagi lansia, JPO diharapkan dapat kembali menjadi pilihan yang layak bagi warga untuk menyeberangi jalan raya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPRD Kota Bekasi Minta JPO Dibuat?DPRD Kota Bekasi Minta JPO Dibuat is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPRD Kota Bekasi Minta JPO Dibuat matter?DPRD Kota Bekasi Minta JPO Dibuat matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.