TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Yusril Rencanakan Bentuk Tim Kajian Revisi UU Tipikor, Libatkan Romli Atmasasmita

Published Oktober 27, 2026 · Updated Oktober 27, 2026 · By Karen Williams - tajukpublik.com

Foto : Karen Williams - tajukpublik.com

Yusril Rencanakan Bentuk Tim Kajian Revisi UU Tipikor

Tajukpublik.com – Yusril Rencanakan Bentuk Tim Kajian Revisi UU Tipikor sebagai langkah awal untuk menelaah aturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah ingin mengkaji definisi, cakupan, dan kesesuaian regulasi nasional dengan Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses ini belum berarti pemerintah langsung menyusun perubahan pasal. Tahap pertama adalah membentuk tim yang menghimpun pandangan akademisi, aktivis, serta aparat penegak hukum.

Rencana tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji secara serius pengertian korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penetapan batas suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi dinilai penting bagi penegakan hukum dan perlindungan kekayaan negara.

Kajian Terbuka Libatkan Berbagai Pihak

Yusril menilai pembahasan revisi UU Tipikor perlu dimulai melalui kajian yang terbuka. Pendekatan ini memberi ruang bagi ahli hukum pidana, pegiat antikorupsi, dan penegak hukum untuk menyampaikan masukan berdasarkan teori maupun pengalaman penanganan perkara.

“Aparat penegak hukum dilibatkan? Iya, ini-kan satu ide untuk melakukan revisi, normal aja para akademisi, aktivis akan diundang. Untuk memberikan masukan-masukan dan dimulai dengan satu tim kajian,” kata Yusril dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Melalui tim tersebut, pemerintah akan memetakan persoalan yang belum sepenuhnya tercakup dalam aturan saat ini. Hasil kajian nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan arah perubahan UU Tipikor.

Dengan demikian, Yusril Rencanakan Bentuk Tim Kajian bukan sebagai keputusan revisi yang sudah final. Tim ini akan terlebih dahulu menilai dampak hukum, kebutuhan pengaturan, dan relevansi perubahan bagi kondisi Indonesia.

Romli Atmasasmita Diusulkan Masuk Tim

Dalam penyusunan tim kajian, Yusril mengusulkan keterlibatan akademisi hukum Romli Atmasasmita. Romli pernah aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi salah satu dasar pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Kalau saya mengusulkan misalnya para senior seperti Pak Romli Atmasasmita perlu diajak. Karena beliau juga dulu aktif dalam menyusun perubahan Undang-Undang 31 1999 menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001,” ujar Yusril.

Yusril juga menyinggung pengalaman Romli dalam perumusan konvensi antikorupsi internasional. Pengalaman itu dipandang dapat memperkaya pembahasan ketika pemerintah membandingkan hukum nasional dengan ketentuan dalam UNCAC.

“Bahkan beliau juga ikut dalam perumusan konvensi itu,” ucapnya.

Romli terlibat dalam proses tersebut ketika Yusril menjabat Menteri Kehakiman. Pada masa itu, Romli bertugas sebagai Direktur Jenderal di lingkungan kementerian tersebut.

Penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC

Salah satu perhatian dalam rencana Yusril Rencanakan Bentuk Tim Kajian adalah sinkronisasi UU Tipikor dengan UNCAC. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai bagian dari komitmen memperkuat pencegahan, penindakan, kerja sama, dan pemulihan aset terkait korupsi.

Ratifikasi UNCAC tidak otomatis berarti seluruh unsur dalam konvensi telah termuat secara lengkap dalam hukum nasional. Karena itu, tim akan mengkaji perbuatan yang berdampak pada kekayaan atau perekonomian negara, tetapi belum sepenuhnya masuk dalam cakupan tindak pidana korupsi.

Yusril mencontohkan pencurian ikan dan praktik under-invoicing di sektor pertambangan. Under-invoicing merupakan pencantuman nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya, yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi penerimaan dan perekonomian negara.

“Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan, jelas dia merugikan perekonomian negara. Mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi,” ujarnya.

FAQ Revisi UU Tipikor

Apakah UU Tipikor sudah pasti direvisi?

Belum. Pemerintah masih berada pada tahap pembentukan tim kajian untuk menghimpun masukan dan menilai kebutuhan perubahan undang-undang.

Siapa yang akan dilibatkan dalam tim kajian?

Tim direncanakan melibatkan akademisi, aktivis, aparat penegak hukum, dan pihak lain yang memiliki pandangan relevan mengenai pemberantasan korupsi.

Mengapa Romli Atmasasmita diusulkan terlibat?

Romli memiliki pengalaman dalam perubahan UU Tipikor pada 1999 dan 2001, serta disebut Yusril pernah terlibat dalam perumusan konvensi antikorupsi internasional.

Related Reading