Wamen HAM: Pemerintah Ingin HAM jadi Haluan Pembangunan Nasional
Wamen HAM Tegaskan HAM sebagai Haluan Utama Pembangunan Nasional di Forum Konsultasi 2026
Tajukpublik.com – Wamen HAM Mugiyanto membuka Forum Konsultasi HAM 2026 di Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026, dengan pesan yang tidak bisa diabaikan: Hak Asasi Manusia harus menjadi poros, bukan pelengkap, dari seluruh agenda pembangunan nasional. Dalam pidato utamanya, Wamen HAM menekankan bahwa negara tidak lagi boleh memperlakukan HAM sebagai isu pinggiran yang hanya dibahas ketika terjadi krisis atau tekanan publik. Pergeseran paradigma ini, menurutnya, sudah menjadi keniscayaan bagi setiap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
"Kita mungkin tidak bisa mencegah atau memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi. Tetapi kita bisa meminimalisir pelanggaran HAM itu terjadi," ujar Wamen HAM di hadapan peserta forum. Pernyataan tersebut merujuk pada risiko pelanggaran yang melekat pada setiap tahapan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Wamen HAM mengakui bahwa nol pelanggaran adalah target yang tidak realistis, namun menekan skala pelanggaran tetap menjadi kewajiban eksekutif yang tidak bisa dinegosiasikan atau diabaikan dengan dalih efisiensi ekonomi.
Kerangka Regulasi dan Mekanisme Kepatuhan
Untuk memperkuat landasan hukum, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah instrumen regulasi secara simultan. Di antaranya adalah revisi Undang-Undang HAM serta Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku Usaha. Selain itu, mekanisme Human Rights Due Diligence dirancang agar setiap pelaku usaha yang terlibat dalam proyek strategis wajib melakukan pemetaan risiko HAM sebelum, selama, dan setelah operasional. Wamen HAM menegaskan bahwa perbaikan proses pembangunan menjadi prasyarat mutlak agar persoalan HAM yang timbul dalam eksekusi PSN dapat ditekan seminimal mungkin, bukan sekadar ditangani secara reaktif setelah kerugian terjadi.
Partisipasi Bermakna Masyarakat Sipil
Salah satu pilar penguatan perspektif HAM, menurut Wamen HAM, adalah pelibatan masyarakat sipil secara bermakna dalam perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi. Keterlibatan tersebut dinilai krusial agar kebijakan yang lahir lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar produk teknokratis yang jauh dari realitas komunitas terdampak.
"Kementerian Hak Asasi Manusia ingin memastikan bahwa meaningful participation itu benar-benar terjadi. Suara semua kelompok, terutama masyarakat sipil, didengarkan, dipertimbangkan, dan dijelaskan."
Prinsip yang dipegang kementerian dalam konteks ini sederhana namun tegas: setiap suara harus didengar, dipertimbangkan secara substansial, dan dijelaskan kembali kepada pemakainya agar tidak ada asimetri informasi antara pembuat kebijakan dan warga yang terdampak.
Forum Tahunan dan Implementasi Bersama
Forum Konsultasi HAM difungsikan sebagai wadah tahunan yang mempertemukan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu HAM secara langsung dan terbuka. Di sisi lain, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM menjadi forum yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah guna memperkuat implementasi kebijakan HAM di tingkat wilayah. Wamen HAM menegaskan bahwa rekomendasi yang lahir dari Forum Konsultasi HAM 2026 wajib diwujudkan melalui kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil, bukan sekadar dokumen yang tersimpan di arsip.
"Biar kami eksekutif yang bekerja, yang mengeksekusi, tugas eksekutif itu kan to get things done. Bagaimana bekerja, bukan berbicara."
Keyakinan: HAM di Pusat, Bukan di Tepi
Menutup pidatonya, Wamen HAM menyatakan keyakinan penuh bahwa posisi HAM dalam arsitektur pembangunan telah bergeser secara fundamental. "Kami sangat confident bahwa Hak Asasi Manusia diberi tempat, tidak lagi di pinggir, tidak lagi di periferi, tetapi di tengah. Menjadi sentrum dan menjadi ruh dari pembangunan," tegasnya. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa kementerian akan mengawal implementasi rekomendasi forum secara berkelanjutan sepanjang tahun berjalan.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan Forum Konsultasi HAM 2026? Forum Konsultasi HAM 2026 adalah wadah tahunan yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu HAM secara langsung. Forum ini menghasilkan rekomendasi yang wajib diimplementasikan melalui kerja kolaboratif lintas sektor.
Regulasi apa yang sedang disiapkan pemerintah terkait HAM? Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang HAM, Rancangan Perpres mengenai Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku Usaha, serta mekanisme Human Rights Due Diligence untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip HAM di seluruh rantai operasional.
Bagaimana peran masyarakat sipil dalam kebijakan HAM menurut Wamen HAM? Wamen HAM menegaskan bahwa partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan dan regulasi merupakan pilar penting. Setiap suara harus didengar, dipertimbangkan secara substansial, dan dijelaskan kembali kepada pemakainya agar transparansi terjaga.