Wakil Ketua DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Secara Hati-Hati
DPR Ingatkan agar RUU Perampasan Aset Tidak Berubah Jadi Senjata Kekuasaan
Tajukpublik.com – Di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2026), Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan warga Pati adalah agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dipercepat. Namun Sari menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas substansi regulasi.
Proses Legislasi Masih Berjalan di Komisi III
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kini tengah berlangsung di Komisi III DPR. Melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), lembaga legislatif menyerap pandangan publik sebagai wujud meaningful participation. Sari menekankan bahwa langkah ini bukan upaya memperlambat pengesahan, melainkan memastikan setiap pasal memiliki landasan hukum yang kokoh sebelum diterapkan di lapangan.
Kewenangan Negara Harus Dibatasi Prinsip Keadilan
Sari, yang berusia 50 tahun, mengingatkan bahwa RUU ini menyentuh ranah kewenangan negara untuk menyita aset terkait tindak pidana. Oleh sebab itu, desain regulasi wajib berpijak pada prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
Produk legislasi harus mampu menempatkan masyarakat dan penguasa dalam posisi setara di hadapan hukum.
Ia juga mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan terhadap warga. Regulasi yang lahir dari proses yang terburu-buru berisiko menciptakan persoalan baru justru ketika mulai diberlakukan.
Masukan Publik sebagai Bagian Penyempurnaan
Menutup pernyataannya, Sari menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam penyempurnaan RUU Perampasan Aset. Tujuannya satu: agar regulasi yang akhirnya disahkan benar-benar memberikan manfaat bagi publik, bukan sebaliknya menjadi alat represi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Wakil Ketua DPR?Wakil Ketua DPR is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Wakil Ketua DPR matter?Wakil Ketua DPR matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.