TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Pramono Luruskan Isu Penambahan Kursi DPRD DKI Jakarta

Published Oktober 6, 2026 · Updated Oktober 6, 2026 · By Karen Garcia - tajukpublik.com

Foto : Karen Garcia - tajukpublik.com

Pemerintah Jakarta Tegaskan Pembahasan Kursi DPRD Belum Mengarah pada Penambahan

Tajukpublik.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembicaraan mengenai jumlah anggota DPRD DKI Jakarta tidak dimaksudkan untuk menambah kursi hingga 180 atau 220 orang. Fokus yang sedang dibahas adalah menjaga jumlah keterwakilan legislatif Jakarta agar tidak turun dari komposisi pada Pemilu 2024.

Penjelasan itu disampaikan Pramono pada Selasa, 6 Oktober 2026, di tengah berkembangnya wacana revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ. Isu tersebut menjadi perhatian karena perubahan aturan berpotensi mengurangi jumlah anggota DPRD DKI dari 106 kursi menjadi sekitar 85 kursi.

“Sebenarnya bukan meminta tambahan. Tetapi dengan undang-undang baru jumlah kursi Jakarta mengalami penurunan,” kata Pramono.

Dengan jumlah penduduk Jakarta yang hampir mencapai 11 juta jiwa, perubahan jumlah kursi DPRD memiliki dampak langsung terhadap cakupan representasi warga. Setiap anggota legislatif membawa aspirasi dari wilayah dan kelompok masyarakat yang luas, sehingga komposisi kursi perlu dipertimbangkan bersama dengan kebutuhan pelayanan publik serta karakter pemerintahan ibu kota.

Mempertahankan Jumlah Kursi Pemilu 2024

Pramono menjelaskan bahwa pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta diarahkan untuk mengembalikan jumlah kursi ke angka yang berlaku pada Pemilu 2024. Jadi, posisi yang dibicarakan bukanlah penambahan besar-besaran, melainkan upaya mempertahankan jumlah anggota agar tidak mengalami penurunan akibat ketentuan baru.

“Ada permintaan dari teman-teman DPRD, dan sudah dilakukan diskusi dengan pemerintah Jakarta agar kembali pada jumlah sebelumnya,” ujarnya.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan bentuk pemerintahan Jakarta yang berbeda dari banyak daerah lain. Jakarta tidak memiliki DPRD pada tingkat kabupaten atau kota. Fungsi representasi legislatif daerah seluruhnya berada pada DPRD DKI Jakarta, sehingga pembagian beban aspirasi masyarakat terkonsentrasi pada satu lembaga provinsi.

Dalam praktiknya, anggota DPRD DKI tidak hanya menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Mereka juga menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah anggota yang memadai dipandang penting agar proses tersebut dapat berlangsung secara proporsional dan tetap menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai kawasan Jakarta.

Usulan Revisi UU DKJ Masih Berupa Kajian

Wacana perubahan jumlah kursi sebelumnya muncul dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Badan Legislasi DPR RI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyampaikan perlunya revisi UU DKJ, terutama pada ketentuan mengenai jumlah anggota DPRD.

“Kami mengusulkan revisi UU DKJ, khususnya terkait jumlah anggota DPRD, karena Jakarta tidak memiliki DPRD kabupaten atau kota,” kata Wibi.

Angka 180 hingga 220 anggota yang sempat muncul dalam pembahasan masih bersifat kajian. Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi dan belum menetapkan perubahan apa pun pada susunan DPRD DKI Jakarta. Usulan revisi UU DKJ telah disampaikan ke Baleg DPR RI untuk mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku.

Proses legislasi akan menjadi tahapan penentu sebelum terdapat kepastian mengenai jumlah anggota DPRD DKI pada masa mendatang. Pembahasan dapat mencakup kebutuhan keterwakilan penduduk, tata kelola pemerintahan Jakarta, serta konsekuensi dari tidak adanya DPRD kabupaten dan kota di wilayah ibu kota.

Representasi Warga Menjadi Pertimbangan Utama

Perdebatan tentang jumlah kursi bukan sekadar persoalan angka. Keterwakilan politik berkaitan dengan kemampuan warga menyampaikan persoalan lingkungan, layanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai kebutuhan perkotaan melalui lembaga legislatif.

Jika jumlah kursi berubah, cakupan wilayah atau jumlah penduduk yang diwakili seorang anggota DPRD juga dapat berubah. Karena itu, pemerintah dan DPRD perlu menilai pengaturan tersebut secara menyeluruh agar prinsip proporsionalitas tetap terjaga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengikuti proses pembahasan revisi UU DKJ bersama DPRD dan pemerintah pusat. Sikap ini menempatkan keputusan akhir pada mekanisme resmi antara pemerintah dan DPR RI, bukan pada wacana yang berkembang di ruang publik.

Kepastian aturan diperlukan agar penyelenggaraan pemilu dan tata kelola representasi politik Jakarta dapat dipersiapkan secara jelas. Kejelasan jumlah kursi juga membantu memastikan warga memahami bagaimana aspirasi mereka akan disalurkan melalui DPRD DKI Jakarta.

Menunggu Keputusan Legislasi

Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai perubahan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Pemerintah Jakarta masih memantau perkembangan pembahasan revisi UU DKJ secara berkala sambil mempertimbangkan kebutuhan penduduk dan pelayanan publik.

Hasil pembahasan nantinya diharapkan menghasilkan ketentuan yang selaras dengan kondisi Jakarta sebagai daerah dengan populasi besar dan struktur pemerintahan khusus. Bagi warga, isu ini penting karena menentukan keseimbangan antara efektivitas kerja lembaga legislatif dan luasnya keterwakilan masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Pramono Luruskan Isu Penambahan Kursi DPRD?

Pramono Luruskan Isu Penambahan Kursi DPRD is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Pramono Luruskan Isu Penambahan Kursi DPRD matter?

Pramono Luruskan Isu Penambahan Kursi DPRD matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.