TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Penindakan Imigrasi Melonjak 74,8 Persen, 17.597 WNA Ditindak

Published Oktober 20, 2026 · Updated Oktober 20, 2026 · By Sandra Smith - tajukpublik.com

Foto : Sandra Smith - tajukpublik.com

Penindakan Keimigrasian terhadap WNA Naik Tajam hingga September 2026

Tajukpublik.com – Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, jumlah tindakan administrasi keimigrasian mencapai 17.597 kasus, atau melonjak 74,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Pada periode Januari-September 2025, tercatat 10.065 tindakan administrasi keimigrasian. Kenaikan pada 2026 menunjukkan intensifikasi pengawasan sekaligus penggunaan sistem digital dalam penanganan pelanggaran.

Teknologi digital diperkuat untuk pengawasan

Pengawasan keimigrasian kini didukung sejumlah platform digital, termasuk Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Subject of Interest (SOI), serta Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian atau APGAKUM Pengungsi. Pemanfaatan sistem tersebut diarahkan untuk membantu petugas menghimpun, memperbarui, dan menindaklanjuti informasi secara lebih terintegrasi.

“Melalui optimalisasi APOA, SOI dan APGAKUM Pengungsi, Imigrasi berupaya memperkuat tata kelola pengawasan keimigrasian yang berbasis data, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hendarsam.

Digitalisasi menjadi bagian penting dalam pengawasan karena data keimigrasian perlu tersedia secara akurat dan mutakhir. Sistem yang saling terhubung juga mendukung proses identifikasi dugaan pelanggaran, sehingga langkah administratif maupun penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah.

Bagi masyarakat, penguatan pengawasan ini berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban dalam aktivitas orang asing di Indonesia. Kehadiran warga negara asing tetap dapat berlangsung sesuai ketentuan, sementara pelanggaran izin tinggal dan aturan lain dapat ditangani melalui prosedur yang berlaku.

Rincian tindakan administratif

Dari total 17.597 tindakan administrasi keimigrasian pada Januari hingga September 2026, pembatalan izin tinggal dikenakan kepada 5.310 warga negara asing. Angka tersebut meningkat jauh dibandingkan 1.865 tindakan serupa pada sembilan bulan pertama 2025.

Sanksi deportasi juga tercatat menimpa 5.310 warga negara asing, naik dari 3.062 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Deportasi merupakan salah satu langkah administratif yang dapat diterapkan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Selain itu, Imigrasi mengajukan penangkalan terhadap 3.950 warga negara asing. Jumlah ini bertambah dari 1.452 usulan penangkalan pada Januari hingga September 2025. Pendetensian tercatat berlaku terhadap 3.022 warga negara asing, meningkat dibandingkan 2.652 orang pada periode sebelumnya.

Tindakan larangan berada di suatu tempat diterapkan kepada lima warga negara asing. Jumlah tersebut justru lebih rendah dibandingkan 13 tindakan yang dicatatkan pada rentang waktu yang sama tahun 2025.

Perbedaan jenis tindakan tersebut menggambarkan bahwa penanganan pelanggaran tidak selalu berakhir dengan langkah yang sama. Setiap kasus dapat diproses melalui tindakan administratif yang sesuai dengan kondisi dan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Penanganan perkara pidana keimigrasian

Di samping tindakan administratif, Ditjen Imigrasi juga menangani pelanggaran yang masuk ke ranah pidana keimigrasian. Selama Januari hingga September 2026, terdapat 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dengan total 89 tersangka.

Sebanyak 62 tersangka masih berada dalam tahap penyidikan. Kemudian, 20 tersangka telah memasuki tahapan P-21, yaitu ketika berkas perkara dinyatakan lengkap, maupun proses persidangan. Tujuh tersangka lainnya telah mendapatkan putusan hukum tetap atau inkrah.

Jika dilihat dari kewarganegaraan, tersangka tindak pidana keimigrasian terbanyak berasal dari Malaysia dengan 34 orang. Posisi berikutnya ditempati warga negara Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 20 orang, Pakistan 10 orang, Bangladesh sembilan orang, serta Filipina lima orang.

Penanganan perkara pidana melengkapi langkah administratif yang dijalankan Imigrasi. Ketika suatu dugaan pelanggaran memenuhi unsur pidana, prosesnya dapat berlanjut ke tahap penyidikan hingga penanganan perkara sesuai mekanisme hukum.

Penegakan hukum yang tegas dan humanis

Hendarsam menekankan bahwa penguatan pengawasan berbasis teknologi ditujukan untuk membangun penegakan hukum yang tegas sekaligus humanis. Profesionalisme petugas menjadi unsur penting agar data dan teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab.

“Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kami miliki akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan teknologi yang mendukung dan integritas petugas, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah,” ujarnya.

Peningkatan jumlah penindakan memperlihatkan besarnya aktivitas pengawasan yang dilakukan selama 2026. Melalui penggunaan APOA, SOI, dan APGAKUM Pengungsi, Ditjen Imigrasi berupaya memperkuat tata kelola pengawasan atas keberadaan orang asing, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan pelaksanaan aturan berjalan efektif dan akuntabel.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Penindakan Imigrasi Melonjak 74 8 Persen 17?

Penindakan Imigrasi Melonjak 74 8 Persen 17 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Penindakan Imigrasi Melonjak 74 8 Persen 17 matter?

Penindakan Imigrasi Melonjak 74 8 Persen 17 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.